DPRD Kota Surabaya menilai pelaksanaan program MBG perlu penyempurnaan, terutama dalam tata kelola dan koordinasi lintas pemerintah daerah.
Arif Fathoni
DPRD Surabaya Pastikan Pengajuan Pinjaman Pemkot Rp 3,15 T Penuhi Syarat
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni menegaskan rencana pembiayaan alternatif lewat pinjaman yang akan diajukan Pemkot Surabaya memenuhi syarat.
DPRD Surabaya Ajak Maknai Kemerdekaan dengan Tingkatkan Pendidikan
Arif Fathoni menyebut kemerdekaan menjadi momentum untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat.
Cegah Bullying, DPRD Surabaya Minta Dindik Terjunkan Satgas saat MPLS
Mencegah praktik bullying selama selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), DPRD Surabaya minta Dinas Pendidikan terjunkan Satgas.
Wujud Reformasi Birokrasi, DPRD Sambut Positif Kabinet Surabaya Berkah
DPRD Surabaya menyambut positif struktur baru birokrasi Pemkot Surabaya yang diberi nama "Kabinet Surabaya Berkah", sebagai wujud reformasi pelayanan publik.
DPRD Surabaya Sarankan Susun Ulang RPJMD 2025-2029, Ini Alasannya
DPRD Kota Surabaya mengusulkan penyusunan ulang atau penyempurnaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025-2029.
Main Usir Wartawan saat Liputan, Akhirnya Anggota DPRD Surabaya Ini Minta Maaf!
Gaduh pengusiran wartawan saat hearing antara Komisi B DPRD Surabaya dengan OPD terkait membahas penutupan Pasar Mangga Dua yang dinilai ilegal berakhir.
DPRD Surabaya Buka Puasa Bareng Anak Yatim Piatu sekaligus Beri Santunan
DPRD Kota Surabaya menggelar buka puasa bareng anak yatim sekaligus memberi santunan. Kegiatan ini rutin digelar di setiap bulan suci Ramadhan.
Efisiensi APBD, DPRD Surabaya Pangkas Biaya PDLN dan ATK 50 Persen
DPRD Surabaya siap melaksanakan kebijakan efisiensi sesuai Inpres 1/2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
DPRD Surabaya Minta Pemkot Umumkan Pelaku Bisnis Tak Patuh Pajak
DPRD Surabaya menyambut terbuka ajakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk melibatkan legislatif dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak.