DPRD Surabaya Minta Sosialisasi Adminduk Diperluas hingga RT-RW
SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai minta sosialisasi administrasi kependudukan (adminduk) diperluas hingga tingkat RT-RW.
Langkah ini penting, untuk mencegah data kependudukan yang tidak akurat dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Terlebih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih mencatat sekitar 1.000 warga telah meninggal dunia namun belum dilaporkan akta kematiannya.
"Kondisi ini berpotensi mengganggu akurasi data kependudukan dan penyaluran bantuan sosial," ucapnya, Senin (13/10/2025).
Karena itu, tandasnya, kesadaran warga perlu ditingkatkan agar tidak menunda pelaporan kematian anggota keluarga.
"Saya berharap RT, RW, dan lurah aktif mengingatkan warga untuk segera melapor. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk potensi hilangnya hak bansos atau hak waris," ujarnya.
Menurut Bahytiar, Surabaya sebagai kota modern sudah memiliki sistem digital yang memudahkan warga mengurus adminduk secara daring.
"Sekarang cukup lewat balai RW atau aplikasi. Ke depan, akan lebih baik jika RT dan RW punya akses aplikasi pelaporan sendiri agar lebih cepat," katanya.
Dia berharap, petugas Dispendukcapil di kelurahan bisa menjadi pionir dalam penguatan tertib administrasi kependudukan.
"Surabaya ini sudah kota modern, kota digital. Jadi, pelayanan online-nya harus makin terbuka agar warga mudah dan tidak menunda-nunda," ujarnya.{*}
| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
