Eri Cahyadi Buka-bukaan soal APBD Surabaya: Rp 12,3 T Mungkin Tampak Besar, Nyatanya..
SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi buka-bukaan soal tantangan besar yang dihadapi Pemkot Surabaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak.
Salah satu proyek infrastruktur besar yang menjadi sorotan, yakni Outer East Ring Road (OERR) maupun rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) di Surabaya.
“OERR kita membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan, sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp 1,6 triliun," katanya, Jumat (11/4/2025).
Selain infrastruktur jalan, kebutuhan mendesak lainnya adalah penanganan banjir di perkampungan. Eri menjelaskan, pemasangan u-ditch di seluruh perkampungan Surabaya diperkirakan menelan anggaran Rp 3 triliun.
Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sekitar Rp 245 miliar.
"Sehingga total kebutuhan Surabaya jika semua ingin kita kerjakan, membutuhkan anggaran lebih dari Rp 7 triliun," jelasnya.
Dikerjakan atau Tidak
Menimbang besarnya kebutuhan anggaran, Eri menekankan perlunya kejelasan mengenai kelanjutan proyek OERR kepada masyarakat.
"Kita harus jelas menginformasikan kepada masyarakat, apakah OERR ini dapat dikerjakan atau tidak," ujarnya.
Eri kemudian mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti yang dianjurkan presiden.
"Karena itulah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan pembiayaan sehingga OERR ini bisa jalan di 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan KPBU sehingga pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita," terangnya.
Menurut Eri, pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa pembangunan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, sebuah proyek yang sulit diwujudkan hanya dengan APBD yang terbatas.
"Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp 12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota," paparnya.
Eri kemudian merinci alokasi APBD yang terikat untuk belanja wajib. Seperti alokasi untuk gaji pegawai di Surabaya, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru mencapai Rp 3,6 triliun. Dari total APBD Rp 12,3 triliun, setelah dikurangi belanja gaji, tersisa Rp 8,7 triliun.
“Kemudian, sesuai ketentuan, alokasi wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD yang setidaknya mencapai Rp 2,46 triliun. Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dan program Universal Health Coverage (UHC) sendiri membutuhkan anggaran Rp 500 miliar per tahun, total anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan mencapai Rp 2,4 triliun," urainya.
Dari penghitungan itu, dia menjelaskan setelah dikurangi semua belanja wajib, sisa uang di APBD untuk membangun dan kebutuhan lain sangat sedikit.
“Sisanya, saya cuma punya sekitar Rp 2 triliun setahun yang bisa dipakai untuk hal lain," ungkapnya.
Berbagai Belanja Wajib
Dia menggambarkan, setelah pemenuhan berbagai belanja wajib yang besar, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan kebutuhan operasional lainnya memerlukan prioritisasi yang cermat.
"Begini, sebagian besar APBD telah dialokasikan untuk gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Sisa dana yang tersedia membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi, alokasi anggaran untuk pembangunan perlu disesuaikan dengan ketersediaan dana," jelasnya.
Dengan demikian, Eri menyampaikan, total kebutuhan anggaran Surabaya bisa mencapai Rp 20 triliun.
"Kalau saya hanya punya uang Rp 2 triliun dalam satu tahun, ketika saya butuh Rp 20 triliun berarti saya butuh 10 tahun untuk menyelesaikan tadi," katanya.
Karena itu, Eri mengajak DPRD dan warga Surabaya untuk berdiskusi mengenai prioritas pembangunan dan skema pembiayaan yang paling efektif.
"Apakah kita mengandalkan pembiayaan atau kita kerjakan dalam waktu 10 tahun ke depan? Karena selama ini orang Surabaya tidak pernah dikasih tahu tentang ini," ujarnya.
Eri berharap, keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal Pemkot Surabaya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi dan pilihan kebijakan yang harus diambil.
Dia juga mendorong DPRD untuk melakukan pembahasan secara transparan, bahkan melalui siaran langsung, agar seluruh warga Surabaya dapat mengetahui prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.
"Saya bersama DPRD akan menentukan mana dulu yang akan dibangun. Saya ingin alokasi anggaran terbuka, semua orang tahu," ucapnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
