Khofifah: Transformasi Digital di Koperasi Tak Bisa Ditunda

-
Khofifah: Transformasi Digital di Koperasi Tak Bisa Ditunda
DEKOPIN: Khofifah (kiri) dan Sri Untari saat membuka Rakernas Dekopin 2021 di Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SURABAYA, Barometerjatim.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa transformasi digital di koperasi adalah sebuah keniscayaan. "Tidak bisa ditunda," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 2021 di Surabaya Suites Hotel, Rabu (6/10/2021) malam. Terlebih jika mengacu prediksi Co-Founder Ali Baba, Jack Ma, pada 2030 ekonomi dunia akan sangat banyak bergantung pada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMMK). Jack Ma menyebut, tutur Khofifah, 80 persen ekonomi dunia akan banyak ditentukan oleh pelaku UMKM. Di 2030, UMKM di dunia 99 persen will be online dan 85 persen will be e-commerce. "Kalau kita menyebut 2030, jangan bilang itu delapan tahun lagi, itu sudah besok," tandas gubernur yang juga ketua umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut. Karena itu, tandas Khofifah, transformasi digital di dunia koperasi adalah keniscayaan, kebutuhan. Maka perlu didahului dengan membangun perspektif, dari semula manual kemudian ditransformasikan menjadi digital. "Semua jajaran paripurna Dekopin, dewan pakar, dewan pertimbangan, saya kira semua sudah sering berproses bagaimana sistem digitalisasi itu adalah keniscayaan. Tapi bagaimana mengaplikasikan itu dalam seluruh gerakan koperasi di semua lini, ini PR kita hari ini," paparnya. Menurut Khofifah, beberapa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim dalam menyiapkan ekosistemnya. Mulai dari delapan rumah kurasi untuk mengkurasi produk ekspor UMKM, communal branding, export center, termasuk perlunya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Apa pentingnya LSP? "Satu, dia akan menyiapkan aksesor koperasi, aksesor ke UMKM yang bersertifikat. Sertifikasi ini menjadi penting supaya ada standarisasi. Kedua, ada pendampingan koperasi dan UMKM yang bersertifikat dan itu harus ada lembaganya," jelasnya. Ekosistem ini penting untuk disiapkan, kata Khofifah, karena pada dasarnya backbone ekonomi Jatim 57,25 persen dari koperasi dan UKM. "Angkanya 97,8 juta kelompok dan pelaku UKM," tandas Khofifah. "Kalau kita mengenali backbone ekonomi Jatim, maka ekosistem inilah yang harus kita prioritaskan. Karena ini akan menstandarisasi dari kemungkinan kalau ada produk yang akan kita ekspor," jelasnya. Saat ini, tandas Khofifah, pihaknya tengah memastikan communal branding, maka standar UKM dan koperasi harus sama dan quality control harus terkonfirmasi. Dengan demikian, kebutuhan pasar yang tinggi bisa tersuplai. "Di situlah pentingnya rumah kurasi, communal branding, export center, termasuk standarisasi dari LSP," jelas Khofifah. Bangun Ekosistem Digital Sementara itu Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno mengatakan, Rakernas bertujuan menyusun rumusan kebijakan untuk kepentingan pengembangan koperasi Indonesia ke depan sampai 2024. Saat ini, Dekopin memiliki banyak pekerjaan rumah dalam upaya mendorong serta membangun ekosistem digital dalam tubuh koperasi. Termasuk upaya meregenerasi arah koperasi. "Kita punya banyak PR, terkait bagaimana mendorong digitalisasi dan membangun ekosistem digital di koperasi," kata perempuan yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut. "Serta bagaimana meregenerasi arah koperasi ini, agar kemudian kita mampu menciptakan koperasi yang adaptif sesuai dengan kepentingan zaman yang sekarang berkembang," tandasnya. Dalam perkembangannya, Induk Koperasi Pasar (Inkoppas) DKI Jakarta misalnya, sudah memiliki ekosistem digital yang diramu dalam bentuk market place, TV digital, dan e-commerce. Lalu Inkoppas Jatim sudah melakukan MoU dengan Nectiko (Connecting Koperasi). "Kemudian Inkoppas itu sudah menyatu dengan semua pedagang pasar Indonesia. Jadi kami sudah masuk ke sana, kami beri kesempatan kepada wilayah-wilayah untuk mengembangkan ini semua. Alhamdulillah responsnya sangat baik," ucap Sri Untari. Selain proses transformasi digital, Rakernas akan pula merumuskan pembangunan korporatisasi dalam koperasi sesuai arahan pemerintah. Dekopin, juga akan menindaklanjuti arahan Khofifah untuk mempersiapkan LSP dari BNSP dan rumah kurasi untuk produk ekspor. » Baca Berita Terkait Koperasi
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.