Hasto Janji Perjuangkan SK PPP Kubu Djan Faridz

RAKORNAS: Djan Faridz, pilihannya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintah diputuskan setelah DPP melakukan konsultasi dengan seluruh jajaran kepengurusan di daerah. | Foto: Barometerjatim.com/ SYAIFUL KHUSNAN

JAKARTA, Barometerjatim.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya sedang berusaha agar kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Ketua Umum Djan Faridz mendapat pengakuan berupa surat keputusan (SK) pengesahan dari pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Hasto saat menghadiri Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPP kubu Djan Faridz di Jakarta, Jumat (31/3). “Tadi di forum ada yang teriak-teriak minta diberi SK. Jawaban kami sederhana: Tak akan lari gunung dikejar,” kata Hasto.

Dengan penegasan Hasto tersebut dipastikan konflik dualisnme kepengurusan PPP antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy (Romi) akan berbuntut panjang. Sebab, sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sudah memberi SK pengesahan kepengurusan kepada kubu Romi.

Karena itu, kader PPP Djan Faridz merasa setengah percaya dengan pernyataan Hasto tersebut. Namun untuk menjawab keraguan itu Hasto menegaskan bahwa partainya telah menugaskan kader seniornya, Sidarto Danusubroto yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk berkonsultasi menemui Menkum HAM, Yasonna H Laoly yang juga kader PDIP mencari pijakan hukum untuk mengakomodir keinginan PPP kubu Djan Faridz.

• Baca: FPKB: Ada Mekanisme Lain, Belum Perlu Hak Angket

“Kami telah menugaskan senior kami Pak Sidarto untuk bertemu Menkum HAM dalam konteks untuk mencari pijakan yang tidak hanya pijakan politik tapi juga pijakan hukum. Kalau pijakan politik sudah selesai sejak kemarin. Tapi pijakan hukumnya yang akan kita tegaskan,” tandas Hasto.

Sementara Djan Faridz mengatakan, pilihannya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintah diputuskan setelah DPP melakukan konsultasi dengan seluruh jajaran kepengurusan di daerah baik di privinsi maupun  kabupaten/kota.

“Keputusan ini akan ditindaklanjuti ke seluruh DPW agar mengawal program pemerintah. Sebagaimana di Jakarta PPP memberi dukungan kepada pasangan calon Ahok-Djarot. Ini untuk menunjukkan komitmen kuat kita,” tegasnya.•