Gubernur Dipilih DPRD, Nawardi: Secara Logika Politik, Benar!

DIPILIH DPRD: Ahmad Nawardi setuju gubernur dipilih DPRD, bukan pemilihan langsung. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
DIPILIH DPRD: Ahmad Nawardi setuju gubernur dipilih DPRD, bukan pemilihan langsung. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wacana agar gubernur dipilih DPRD semakin kencang. Tak hanya dari kalangan Parpol, anggota DPD RI, Ahmad Nawardi juga menyatakan setuju.

Nawardi bahkan menyebut, sudah ada pembahasan wacana tersebut di DPRD Jatim. “Tapi di DPD RI kan baru menerima aspirasi itu, nanti akan kita bahas,” kata Nawardi di Surabaya, Jumat (6/3/2020).

“Memang benar, secara logika politik, ke depan gubernur itu karena kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sebaiknya dipilih lewat representasi DPRD,” tandasnya.

Selain itu, pemilihan gubernur oleh DPRD akan lebih efektif dan efesien, tidak menimbulkan dampak gesekan horizontal, dan masyarakat tidak terlalu capek dengan banyak pemilihan.

“Sudah ada pemilihan presiden, DPR, DPD, bupati, wali kota, bahkan pemilihan kepala desa, RT/ RW. Jadi masyarakat selalu disuguhi pemilihan yang dampaknya bisa konflik antarpendukung, baik di tingkat pusat sampai RT/RW,” paparnya.

Maka, tegas Nawardi, gubernur dipilih DPRD merupakan jalan tengah. “Karena DPRD itu perwakilan yang dipilih oleh masyarakat,” ucapnya.

Pun soal biaya, bisa menekan anggaran dari APBD maupun APBN secara minimal yang biasanya digunakan untuk pemilihan gubernur. “Anggaran politiknya juga sangat minimal, dan manfaatnya banyak,” katanya.

Apakah wacana tersebut bukan kemunduran dari semangat reformasi? Menurut Nawardi, makna dari reformasi adalah dari rakyat untuk rakyat yang berarti demokrasi.

“Ini (pemilihan gubernur oleh DPRD) salah satu bentuk demokrasi juga, sama dengan pemilihan langsung tapi dipilih dari perwakilan-perwakilan masyarakat,” katanya.

Daripada buat pemilihan gubernur, tandas Nawardi, biaya untuk pemilihan gubernur dari APBD maupun calon, jauh lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur serta pengentasan kemiskinan.

“Cukup pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, bupati/wali kota, DPRD kabupaten/kota yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau pemilihan gubernur oleh DPRD,” ucapnya.

“Khusus pemilihan gubernur ya. Kalau pemilihan bupati/wali kota, karena langsung daerah, bukan kepanjangan tangan pusat, baru dipilih langsung,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Ahmad Nawardi