Gerindra: OPOP Jangan Sampai Tinggalkan Fitrah Pesantren!

FITRAH PESANTREN: Anwar Sadad, fitra pesantren mencetak santri yang menguasai ilmu agama. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
FITRAH PESANTREN: Anwar Sadad, fitra pesantren mencetak santri yang menguasai ilmu agama. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Tak mau kesalahan fundamental dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terulang, Partai Gerindra Jatim akan menjaga betul substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Pesantren yang saat ini tengah dibahas di DPRD Jatim.

Kesalahan fundamental tersebut — seperti disampaikan puluhan kiai pengasuh pondok pesantren (Ponpes) saat mendatangi kantor Partai Gerindra Jatim, Jumat (23/4/2021) untuk memberi masukan terkait Raperda Pesantren —  di antaranya muncul majelis pengasuh bentukan pemerintah untuk mengontrol pesantren.

Lalu soal ketentuan pesantren yang bisa didirikan oleh perorangan, yayasan, dan masyarakat. Serta ‘ketentuan sumir’ dalam berdakwah yang harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat.

Lantas, penajaman apa yang akan dilakukan Gerindra dalam Raperda Pesantren? Menurut Plt Ketua DPD Partai Gerindra, Anwar Sadad, pesantren harus dikembalikan kepada fitrahnya sebagai lembaga pendidikan yang bertugas mencetak santri dalam menguasai lmu agama.

“Bahasa fiqihnya tafaqquh fiddin, itu substasinya. Makanya hal-hal yang terkait dengan menambah skill (keterampilan), di luar yang menjadi tugas pokok ini ya jangan terlalu menjadi perhatian utama,” kata Sadad, Sabtu (24/4/2021).

“Misalnya bikin pesantrenpreneur, silakan! OPOP (One Pesantren One Product), silakan! Tapi jangan terus santri ini meninggalkan fitrahnya untuk mencetak tafaqquh fiddin, gitu lho,” sambung politikus yang masih keluarga Ponpes Sidogiri, Pasuruan tersebut.

OPOP merupakan salah satu program Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Darak yang menekankan pada tiga pilar, yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur.

Jadi, tandas Sadad yang juga wakil ketua DPRD Jatim, program kemandirian dan kewirausahaan di kalangan pesantren yang tertuang dalam pesantrenpreneur, seperti pesantren kelautan, pesantren pertanian, sifatnya hanya skunder.

“Jangan kemudian yang skunder diperlakukan seakan-akan primer, itu menurut saya salah! Jangan sampai santri-santri lebih lihai berbisnis daripada membaca kitab,” kata Sadad.

“Dia harus menguasai ilmu agama, ya. Dia bisa berbisnis, ya oke, enggak ada salahnya. Tapi jangan sampai santripreneur itu kemudian mengalahkan sebagai santri yang tafaqquh fiddin,” ucapnya.

Karena itu, kalau ingin mencetak entrepreneur sebaiknya di tempat lain, bukan pesantren. “Namanya orang tua itu memasrahkan anaknya kepada kiai kan untuk diajari ilmu agama, bukan disuruh yang lain-lain,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim