FPDIP: Tindakan Kasatpol PP Bentuk Pelecehan Simbol DPRD

MERASA DILECEHKAN: Ketua Draksi PDIP, Sukadar, tindakan Kasatpol PP bentuk pelecehan terhadap simbol DPRD Surabaya. | Foto: Ist
MERASA DILECEHKAN: Ketua Draksi PDIP, Sukadar, tindakan Kasatpol PP bentuk pelecehan terhadap simbol DPRD Surabaya. | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kelakuan Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto yang terlibat saling bentak hingga nyaris adu jotos dengan Ketua DPRD Surabaya, Armuji saat hearing dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi wakil rakyat.

Karena itu, Fraksi PDIP DPRD Surabaya akan melaporkan Irvan ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini selaku atasannya. “Bukan (membela) Armudjinya, tapi yang bersangkutan adalah simbol DPRD, karena menjabat ketua. Apalagi bagian FPDIP,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Sukadar, Rabu (21/2).

Senin (26/2) depan, lanjut Sukadar, Fraksi PDIP akan melakukan rapat internal guna menindaklanjuti kejadian tersebut. Hasil keputusan rapat akan dijadikan bahan, untuk melaporkan masalah perselisihan antara pimpinan dewan dengan Satpol PP.

“Keputusan fraksi akan dipakai sebagai bahan pelaporan ke wali kota,” tuturnya.

• Baca: Duh! Ketua DPRD Surabaya dan Kasatpol PP Nyaris Adu Jotos

Anggota Komisi C ini juga menyesalkan perselisihan tersebut. Menurutnya, Kasatpol PP semestinya tak boleh bertindak berlebihan dalam forum rapat resmi di komisi A kemarin. “Harusnya bisa menghargai satu sama lain,” tandasnya.

Sukadar mengakui, Fraksi PDIP adalah bagian dari pemerintahan. Wali kota dan wakil wali kota serta ketua DPRD berasal dari PDIP. Namun dia berharap dalam menyelesaikan masalah, di antaranya penertiban hunian, semestiya mencarikan solusi terlebi dahulu, bukan menimbulkan persoalan baru.

“Maksud kami cari solusi dulu, jangan merapikan kota tanpa solusi. Minimal, sisi sosial kita pertimbangkan dahulu,” paparnya.

• Baca: Demo UU MD3 Ricuh! 4 Aktivis PMII Terluka, 2 Pingsan

Dia menambahkan, jika Pemkot Surabaya melakukan penertiban bangunan rumah warga, sebaiknya sebelum digusur disiapkan terlebih dahulu tempat yang baru.

“Didata dulu berapa orang, diwadahi dimana. Jika rusunnya tak cukup, kita anggarkan lagi agar dibangun yang baru,” pungkasnya.