Tokoh Madura: Bubarkan BPWS Sama Saja Bubarkan Madura!

PENGUATAN KELEMBAGAAN: Pertemuan antara anggota Komisi V DPR RI dengan pimpinan BPWS membahas penguatan kelembagaan, Jumat (23/11). | Foto: Barometerjatim.com/WIRA HARLIJADI
PENGUATAN KELEMBAGAAN: Pertemuan antara anggota Komisi V DPR RI dengan pimpinan BPWS membahas penguatan kelembagaan, Jumat (23/11). | Foto: Barometerjatim.com/WIRA HARLIJADI

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kabar pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menjadi perhatian sejumlah tokoh Madura. Mereka mendesak agar kebijakan yang dinilai bermuatan politis tersebut ditunda, karena progres pembangunan sedang berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya.

Hal tersebut disampaikan sejumlah tokoh Madura, di antaranya H Zaini dan H Rawi, saat diundang untuk mengikuti pertemuan antara anggota Komisi V DPR RI dengan pimpinan BPWS di kantor BPWS Jalan Tambak Wedi 1, Surabaya, Jumat (23/11).

“Kami meminta anggota Komisi V untuk mendukung BPWS jangan sampai dibubarkan. Kalau dibubarkan, istilah kami sama saja dengan membubarkan Madura. Harapan satu-satunya pembangunan dari BPWS. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, Madura masih tetap seperti ini,” papar Zaini.

• Baca: Lanjutkan Pembangunan, BPWS Bakal Geser 43 Lapak PKL

Menurutnya, tahapan pembangunan yang berjalan saat ini sudah diterima masyarakat Madura. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat secara bertahap sudah meningkat berkat peran BPWS.

Madura, dikatakan Zaini juga bagian dari NKRI yang berhak maju dan berkembang. Soal adanya hambatan dan kendala yang selama ini dialami BPWS dalam pembangunan di lapangan, menurutnya adalah wajar.

Hal tersebut dibenarkan tokoh Madura lainnya, H Rawi. Menurutnya, kemajuan pembangunan dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat Madura, turut terbantu dengan program yang disusun empat kabupaten bersama BPWS.

Penguatan Kelembagaan

Sementara Juru Bicara Komisi V DPR RI Gatot Sudjito menjelaskan, istilah pembubaran dinilai tidak tepat. Sebab, BPWS adalah mitra pemerintah di bawah satu atap dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (PUPR).

Hanya saja, tegas Gatot, perlu adanya penguatan kelembagaan struktural dalam badan tersebut. “Pembubaran itu tidak ada. Yang diperlukan adalah penguatan struktur kelembagaan,” tandasnya.

• Baca: Ganti ‘Nahkoda’, BPWS Janji Kebut Pembangunan di Madura

Selama ini, tambah politikus asal partai Golkar itu, struktural kelembagaan BPWS masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi tersebut tentunya didorong di tingkat legislatif pusat untuk segera ditetapkan sebagai badan kelembagaan.

Harapannya, kata Gatot, Keputusan Presiden (Keppres) bisa segera diterbitkan agar BPWS memiliki kewenangan dan penguatan struktur kelembagaan.

’’Nanti kami akan panggil Menteri PUPR untuk membahas hal ini. Karena hal ini juga menjadi aspirasi dari masyarakat dan tokoh Madura,’’ ujarnya.

» Baca Berita Terkait BPWS, Madura