PT PJU

Aliansi Indonesia: Kawal Seleksi Komisaris-Direksi BUMD Jatim!

SURABAYA, Barometer Jatim - Sekretaris DPD Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Komando Garuda Sakti (KGS) Jatim, Sugeng Kurniawan mengajak publik untuk mengawal seleksi calon anggota komisaris di tiga BUMD Jatim, yakni PT Petrogas Jatim Utama (PJU), PT Panca Wira Usaha (PWNU), dan PT Air Bersih (AB).

Gaduh PHK Sekper PT PJU, Siap-siap Berlanjut ke Jalur Hukum!

SURABAYA Barometerjatim.com - Tak hanya laba bersih dan dividen yang menurun, internal PT Petrogas Jatim Utama (PJU)  -- salah satu BUMD milik Pemprov Jatim -- juga makin gaduh. Ini karena langkah direksi mem-PHK Asfuri, sekretaris perusahaan (Sekper) yang digeser menjadi Dirut PT Petrogas Pantai Madura (PPM), mendapat perlawanan.

Asfuri Tolak Dicopot dari Sekper, Internal PT PJU Kian Gaduh!

SURABAYA, Barometerjatim.com - Gaduh di internal PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang menjadi sorotan Komisi C DPRD Jatim belum tuntas, malah kian gaduh. Ini karena Asfuri menolak dicopot dari jabatan sekretaris perusahaan (Sekper) PJU maupun ditunjuk sebagai Direktur PT Petrogas Pantai Madura (PPM) -- anak perusahaan PJU.

DPRD: Rekrutmen di BUMD Jatim Ada Kesan Sembunyi-sembunyi!

SURABAYA, Barometer Jatim - Hingga 14 hari pasca jajaran direksi dan komisaris PT Petrogas Jatim Utama (PJU) serta Biro Perekonomian dipanggil Komisi C DPRD Jatim, belum ada titik terang soal pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk merekrut direktur PT PJU definitif.

Dirut PJU Plt Lagi, ACN: Khofifah Ini Serius Ndak Tangani BUMD

SURABAYA, Barometer Jatim - Aliansi Cinta NKRI (ACN) kembali mempertanyakan keseriusan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini setelah Direktur Utama (Dirut) PT Petrogas Jatim Utama (PJU) -- satu dari 10 BUMD Jatim -- untuk kali ketiga diisi Pelaksana Tugas (Plt), pasca Dirut definitif Mochamad Abdul Wachid meninggal dunia pada 27 Juni 2020.

4 BUMD Jatim Butuh Penyertaan Modal, Komisi C Sentil Khofifah!

SURABAYA, Barometer Jatim - Miris benar kondisi sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim. Alih-alih diharapkan jadi lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka malah mengeluhkan problem internal terkait SDM hingga aset. Bahkan dari 10 BUMD yang ada, empat di antaranya butuh penyertaan modal.