JAKARTA, Barometerjatim.com – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan keinginannya untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, hal itu harus dilakukan untuk mengawal perjalanan bangsa.
La Nyalla menyampai hal itu saat menghadiri dialog antartokoh bangsa di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, yang diinisiasi senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Jumat (7/5/2021).
Hadir dalam acara tersebut tokoh-tokoh nasional yang selama ini vokal dan dianggap oposisi pemerintah. Antara lain Rizal Ramli (mantan menteri), Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI), Ubedillah Badrun (pengamat politik UNJ), Ahmad Yani (Partai Masyumi), MS Ka’ban (Partai Ummat), Bachtiar Chamsah (mantan menteri), Adie Massardi, Said Didu dan Natalius Pigai.
“Posisi saya bukan oposisi, tapi saya ingin menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Karena tugas DPD RI adalah menyatukan kekuatan semua stakeholder,” tegas La Nyalla.
La Nyalla menilai, pemerintah perlu dikawal agar tetap menakhodai biduk bangsa dengan arah yang jelas. Agar pemerintah tidak semakin berjarak dengan rakyat.
“Saya setuju, harus ada koreksi. Harus ada pikiran yang wajib disampaikan kepada pemerintah. Karena rakyat merasa ada paradoksal antara apa yang diregulasikan pemerintah, dengan apa yang dilakukan pejabat negara,” ujarnya.
La Nyalla juga menekankan pentingnya menyatukan kekuatan dan potensi bangsa dalam satu irama langkah menuju tujuan hakiki lahirnya bangsa.
Dalam dialog, para tokoh tersebut membahas dengan hangat soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Mereka menganggap presidential threeshold membatasi demokrasi. Sebab, dengan ambang batas yang sekarang tidak akan mungkin muncul banyak calon presiden.
“Yang namanya demokrasi itu harusnya semua orang diberi kesempatan. Inilah inkonsistensi kita. Indonesia berharap akan lebih baik dengan demokrasi, tetapi dengan presidential threeshold 20 persen ini namanya membatasi demokrasi itu sendiri,” ujar MS Ka’ban.
Saat ini ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen suara nasional atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen.
“Dengan ambang batas 20 persen yang ada akhirnya seperti kemarin. Hanya dua calon yang bisa diusung. Partai besar menjadi dominan, partai kecil ikut,” ujar Bachtiar Chamsah.
Ruang Transaksi Pragmatis
Adanya ambang batas 20 persen, menurut Ubedillah Badrun memunculkan oligarki ekonomi dan politik yang membuka ruang transaksi pragmatis.
“Akhirnya sulit hadirkan Presiden yang berkualitas, karena cukong-cukong yang berperan. Orang yang baik pun akan dikangkangi oleh mereka ini,” jelas pengamat politik asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Para tokoh nasional yang hadir sepakat dan menganjurkan DPD RI untuk menggugat soal presidential threeshold tersebut.
“Kita mendukung DPD RI melakukan perlawanan soal presidential threesold ini agar muncul banyak alternatif pemimpin,” ujar Ahmad Yani.
Sementara itu Rizal Ramli menegaskan, DPD RI bisa mengambil peran sebagai penggugat maupun inisiator agar presidential threeshold dikaji lagi.
“Kita tidak berharap kepada DPR karena mereka berkepentingan. Kita justru berharap DPD yang bergerak. Kita salurkan aspirasi soal ini ke DPD sebagai wakil daerah,” ucapnya.
Sedangkan Gatot Nurmantyo sepakat, bahwa DPD RI punya peluang untuk menggalang dukungan berbagai elemen bangsa terkait ambang batas tersebut.
“Presidential thresold ini bisa dibicarakan di rapat dengar pendapat atau FGD. Undang para pakar, rektor, mahasiswa dan lainnya untuk lahirkan kepemimpinan nasional,” ucapnya.•
» Baca Berita Terkait DPD RI
