Wakil Rais Aam PBNU Sebut PKB Menyimpang, Ulama Bahkan Dipinggirkan!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Anwar Iskandar menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip yang digariskan the founding fathers partai yang kelahirannya dibidani NU tersebut.
“Penyimpangan paling prinsipil adalah men-downgrade, mengebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan oleh founding fathers dulu, bahwa partai ini ulama memegang amanat tertinggi partai,” katanya usai pertemuan dengan puluhan kiai dari berbagai daerah di Indonesia di Kantor PCNU Surabaya, Senin (19/8/2024).
“Lebih resmi lagi kemudian hilangnya ulama ditetapkan dalam Muktamar PKB di Bali, sehingga akhirnya peran ulama menjadi hilang dan dalam keputusan-keputusan strategis partai tidak ada itu peran ulama untuk mengambil keputusan. Tanda tangan pun tidak, semuanya diambil alih oleh ketua umum,” sambungnya.
Kiai yang akrab disapa Gus War tersebut menegaskan, penyimpangan tersebut tidak boleh terjadi karena memang fitrah PKB dibentuk aslinya untuk memberi wadah para ulama menyalurkan aspirasi politiknya.
“Oleh karena itu, kami dan NU dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Ini hukan urusan intervensi atau mengambil alih atau apa, tidak. Tapi dalam hal antara yang mendirikan dan yang didirikan bagaikan bapak dan anak, di sana terikat sebuah hak-hak dan kewajiban,” katanya.
“Dan kami akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, hak-hak itu dalam rangka meluruskan, mengembalikan partai ini, partai yang sudah menyimpang ini kepada sebuah kebenaran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip partai itu awal didirikan,” sambungnya.
Jadi, tandas Gus War, dalam rapat hari ini di kantor PCNU Surabaya para kiai memberi mandat kepada PBNU, kepada Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, agar melakukan langkah-langkah strategis supaya arruju' ilal haq, kembali pada kebenaran.
“Benar di dalam mengembalikan fungsi ulama, benar dalam me-manage partai yang memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas dan kerbukaan, benar dalam memanejemen keuangan, benar dalam menempatkan kader-kadernya, benar dalam menjalankan musyawarah yang selama ini sudah tidak ada lagi,” paparnya.{*}
| Baca berita PBNU. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
