Eri Cahyadi Tanggapi Fraksi: Prioritas APBD 2025 untuk Kesehatan hingga Entas Kemiskinan!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 diprioritaskan untuk kesehatan, penyelesaian banjir hingga pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Eri saat memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD TA 2025 dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya, Kamis (1/8/2024).
Setelah tanggapan dan jawaban, tahapan selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh masing-masing komisi DPRD untuk segera disahkan.
"Jadi ini tanggapan dari pertanyaan dari fraksi, untuk segera ditindaklanjuti ke komisi masing-masing," ujar Eri usai paripurna.
Terkait prioritas APBD 2025, dia menjelaskan hal itu bia dilihat dari anggaran gedung dan bangunan yang naik 33,71 persen, serta anggaran jalan, jaringan dan irigasi yang naik 16,74 persen.
- PRIORITAS APBD 2025
Penyelesaian Banjir : Lanjutkan pekerjaan saluran diversi Wiyung yang akan terintegrasi sampai ke Gresik, ditarget selesai 2026.
Fokus Kesehatan : Pembangunan dan perbaikan gedung rumah sakit serta Puskesmas di setiap kelurahan.
Entas Kemiskinan : Pertahankan skema padat karya dan pelatihan kerja oleh Disperinaker.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga sudah menyiapkan skema-skema yang akan dijalankan untuk prioritas APBD 2025.
Terkait prioritas penyelesaian banjir, Eri akan melanjutkan pekerjaan saluran diversi Wiyung yang akan terintegrasi sampai ke Gresik. Saluran tersebut ditargetkan selesai pada 2026.
"Jadi terkait jalan itu, yang dari Wiyung sampai Gresik gorong mari (belum selesai). Lalu di Gunungsari dan depan Pondok Benowo Indah juga harus diselesaikan karena itu targetnya selesai 2026 nanti. Semua saluran itu akan terintegrasi," jelasnya.
Lalu untuk prioritas kesehatan, APBD 2025 akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan gedung Rumah Sakit (RS) serta Puskesmas di setiap kelurahan.
"Ada perbaikan terkait gedung RS, ada pula perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan Integrasi Layanan Primer (ILP), karena di setiap kelurahan harus ada satu. Layanan itu menjadi percontohan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), supaya berobat lebih nyaman untuk masyarakat," paparnya.
Mengenai pengentasan kemiskinan, Eri akan mempertankan skema-skema yang sudah ada, seperti padat karya dan pelatihan kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).
"Pengentasan kemiskinan sudah kita lakukan dengan model padat karya, serta pelatihan kerja oleh Disperinaker dengan melihat kebutuhan yang ada," ucapnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
