Reaktivasi Jalur Kereta Madura: Selain Butuh Rp 3,3 T, Urusan Pembebasan Lahan Bukan Perkara Mudah!

SURABAYA, Barometer Jatim – Reaktivasi jalur kereta api Madura menggaung kencang, terlebih setelah 'disulut' Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Tapi soal realisasi, tunggu dulu! Selain butuh anggaran Rp 3,35 triliun, urusan pembebasan laga juga bukan perhara mudah.

“Tadi salah satu yang diidentifikasi sebagai salah satu tantangan adalah itu (pembebasan lahan),” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Reaktivasi Kereta Madura, Siapa Untung? yang digelar Pokja Wartawan Grahadi di Grand Inna Simpang Surabaya, Selasa (21/3/2023).

“Karena jalur kereta yang sudah ada ini kan melibatkan 14 stasiun 97 jembatan itu masih oke mungkin ya, tapi ada mungkin titik-titik tertentu yang sudah diokupansi. Ini kan tanah-tanah seperti itu mungkin secara sertifikatnya masih milik negara, tapi mengkompensasinya bagaimana kalau sudah ada bangunan permanan,” sambungnya.

• Baca juga:
  Reaktivasi Jalur Kereta Api Madura, Pemprov Jatim Dukung Upaya Habis-habisan Bupati Sumenep!

Namun, tandas Emil, hal itu jangan menjadi alasan untuk tidak menggarap reaktivasi jalur kereta di Madura. Kalau kompleksitas lahannya memang menjadi skor pengurang terhadap kelayakan, tapi tetap masih layak.

“Nah inilah makanya mau kita sundul dengan beberapa langkah-langkah strategis dari Pemprov bersama dengan semua stakeholder dan pemerintah kabupaten setempat,” ujarnya.

Butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan reaktivasi jalur kereta Madura? “Suratnya sudah dikirim Ibu Gubernur di awal Februari, tentunya kita follow up terus surat tersebut. Kajiannya juga sudah dibuat di 2022,” ungkapnya.

Emil optimis, minimal di tahun ini mendapatkan green light. Tetapi kemungkinan besar akan membutuhkan anggaran di luar korporasi, maka pasti siklusnya tidak di tahun ini. Bisa jadi direncanakan untuk 2024 dan diharapkan diperkuat masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya, 2024-2029.

• Baca juga:
  Dukung Reaktivasi Jalur Kereta Madura, DPRD Jatim: Dorongan Bupati Sumenep Selaras dengan Perpres 80

Soal skema anggaran, Emil menjelaskan kalau di Peraturan Presiden (Perpres) No 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan disebutkan Rp 3,35 triliun.

“Tapi kan ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung brek harus semua,” jelas Emil yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

Lantas, apa langkah konkret Pemprov Jatim untuk mempercepat realisasi jalur kereta api Madura? “Salah satu yang sudah konkret ditunjukkan di sini adalah surat resmi Ibu Gubernur dilantasi kajian kelayakan yang menyatakan dari 13 ruas, 7 ruas, plus di Perpres 80 ada, itu adalah Kamal sampai ke Sumenep,” jelasnya.

Jadi tinggal menunnggu dari pemerintah pusat? “Kita menunggu dan mengejar bersama-sama,” tegasnya sembari tersenyum tipis.{*}

» Baca Berita Reaktivasi Jalur Kereta. Baca Tulisan Terukur Roy Hasibuan.