Dukung Reaktivasi Jalur Kereta Madura, DPRD Jatim: Dorongan Bupati Sumenep Selaras dengan Perpres 80
SURABAYA, Barometer Jatim – Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Abdul Halim mendukung langkah Bupati Sumenep, Achmad Fauzi yang mendorong pemerintah pusat agar mereaktivasi jalur kereta api di Pulau Garam.
Terlebih, soal reaktivasi itu sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) No 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Reaktivasi rel itu sudah masuk dalam Perpers 80 tentang percepatan pembangunan di Jatim yang hampir 40 persennya ada di Madura,” kata legislator yang juga Wakil Ketua bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jatim itu, Minggu (12/2/2023).
Selain reaktivasi jalur kereta, jelas Halim, sesuai Perpres 80 di antaranya juga direncanakan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, lalu Pelabuhan MISI (Madura International Sea Port City), hingga Indonesia Islamic Science Park.
- Baca juga:
Dukung Bupati Sumenep Reaktivasi Jalur Kereta Madura, Tokoh Agama Yakin Bantu Ekonomi Warga!
“Kalau sekarang ini Bupati Sumenep berkirim surat (ke Presiden Joko Widodo) dalam rangka untuk mereaktivasi rel, itu sebetulnya ya selaras dengan adanya Perpres," ucapnya Ketua Komisi C DPRD Jatim itu.
Apakah reaktivasi jalur kereta tersebut memang menjadi kebutuhan Madura hari ini? “Ya, saya akui itu memang betul. Namun kalau bicara tentang infrastruktur rel yang dulu pernah beraktivitas, itu betul-betul membutuhkan cost yang luar biasa besar. Sehingga ini perlu FS (Feasibility Study) atau kajian yang harus betul-betul dipersiapkan,” katanya.
Halim sepakat, adanya jalur kereta akan mendongkar perekonomian di Madura. “Saya kira dengan kondisi Madura hari ini, ketika ada transportasi massal yang efektif, efisien, dan tepat waktu, sangat betul-betul menunjang pertumbuhan ekonomi di Madura, pasti,” katanya.
Sedangkan soal estimasi anggaran, Halim membandingkannya dengan jalan tol yang juga diwacanakan dibangun di Madura namun hingga kini belum ada cantolan hukumnya. Menurutnya, kalau tol untuk 1 kilometer-nya memerlukan Rp 180 miliar, tapi kalau rel double track untuk 1 kilometernya butuh Rp 200 miliar.
“Kalau enggak salah waktu itu saya dapat (info estimasi anggaran) dari Bina Marga. Tapi kalau tol saya anggap masih wacana, karena tidak ada aturan memayungi itu. Beda dengan kereta sudah ada Perpres 80,” jelasnya.
Bupati Sumenep juga berencana koordinasi dengan dengan legislator DPRD Jatim Dapil Madura untuk mengolkan reaktivasi, siapkah?
“Kami sangat senang sekali kalau kemudian diajak koordinasi dengan Pak Bupati Sumenep. Tetapi kembali pada yang saya sampaikan tadi, bahwa reaktivasi rel sudah ada dalam Perpres 80 tentang percepatan pembangunan Jatim yang 40 persennya ada di Madura, termasuk reaktivasi rel itu,” paparnya.
“Jadi sudah ada Perpresnya, cantolan hukumnya sudah ada. Tinggal dorongan dan anggaran yang kemudian dipersiapkan, karena hari ini kan semua terkonsentrasi di IKN (Ibu Kota Nusantara),” imbuh Halim.{*}
» Baca Berita Reaktivasi Jalur Kereta. Baca Tulisan Terukur Rofiq Kurdi.
