LaNyalla Ingatkan Pesan Kiai As’ad: Andai Pancasila Dirusak, NU Harus Bertanggung Jawab!

Reporter : -
LaNyalla Ingatkan Pesan Kiai As’ad: Andai Pancasila Dirusak, NU Harus Bertanggung Jawab!
HAUL: LaNyalla, hadiri haul ke-8 KH Abu Bakar Cholil di Ponpes Metal Muslim Alhidayah. | Foto: Barometerjatim.com/IST

PASURUAN, Barometer Jatim – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan umat Islam wajib membela Pancasila. Hal itu sebagaimana dikutip dari pernyataan KH As’ad Syamsul Arifin, tokoh dan ulama yang berperan penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama (NU).

“Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggung jawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah mujma’alaih atau Konsensus para ulama,” katanya mengutip pernyataan Kiai As'ad saat menghadiri Haul ke-8 KH Abu Bakar Cholil di Ponpes Metal Muslim Alhidayah, Pasuruan, Senin (2/1/2023).

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron dan  mantan Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.

LaNyalla melanjutkan, pernyataan Kiai As’ad tersebut sangat wajar, mengingat sangat banyak pendiri bangsa yang berlatar belakang ulama.

"Mereka bukan orang sembarangan. Jiwa dan pikiran luhur merekalah yang mengantarkan bangsa ini memilih sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila," katanya.

Sayangnya, Pancasila sudah ditinggalkan. Bangsa ini memilih sistem demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar yang kapitalistik.

"Oleh karena itu, saya menawarkan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Kita kembali ke Pancasila, kita kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar melalui teknik adendum. Bukan diubah total menjadi konstitusi baru," terangnya.

Menurut LaNyalla, demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sistem syuro, dengan lembaga tertinggi negara sebagai perwakilan dan penjelmaan seluruh rakyat.

"Begitu pula dengan sistem ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya," ujarnya.

Sehingga, tandasnya, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama. Yakni koperasi atau usaha rakyat, lalu perusahaan negara, kemudian swasta baik swasta nasional maupun asing.

"Posisi pembagiannya tegas, antara wilayah public goods yang mutlak harus dikuasai negara dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama," katanya.

Menurutnya, konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam.

“Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya harus dikuasai Negara," jelasnya.

Bahkan dalam hadits Riwayat Ahmad, kata LaNyalla, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi commercial goods.

"Hal ini juga tertulis dalam hadits riwayat Ahmad, yang artinya: Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, api dan atas ketiganya diharamkan harganya,” jelasnya.

Sementara itu Pengasuh Ponpes Metal Muslim Al Hidayah, KH Nur Kholis Al Maulani memuji kepedulian LaNyalla terhadap pesantren.

"Saya kagum dengan Pak LaNyalla karena selalu dekat dengan pesantren, Pak LaNyalla selalu peduli dengan pesantren. Terima kasih Pak LaNyalla atas perhatiannya, doakan kami bisa terus membangun pesantren," katanya.{*}

» Baca berita terkait DPD RI. Baca juga tulisan terukur lainnya Rofiq Kurdi.

 

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.