PKS Jatim Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM, Jangan Bikin Rakyat Tambah Susah
TOLAK: Irwan Setiawam dan Reni Astuti, kenaikan harga BBM bikin rakyat tambah susah. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Sebuah baliho tergulung rapi di atas papan di halaman kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim di kawasan Gayungsari, Surabaya, Selasa (6/9/2022).
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan didampingi Reni Astuti (Ketua Bidang Humas) lantas menarik kuat-kuat seutas tali yang mengikat gulungan baliho tersebut.
Sejurus kemudian tali terlepas dan baliho menjulur deras ke bawah, menyemburkan tulisan: PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi! Jangan bikin rakyat tambah susah..
Baliho itu menegaskan sikap PKS Jatim, meneruskan sikap DPP PKS yang juga secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.Saya menyampaikan apa yang sudah menjadi kebijakan pusat, mengingat Presiden PKS (Ahmad Syaikhu) sudah menyampaikan sikap secara terbuka bahkan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, kata Irwan.
Irwan kemudian menukil kembali sejumlah poin dari sikap DPP PKS. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi.
"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali," ujarnya.
"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jatim, bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.Apalagi, tandasnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.
"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.
Efek Domino di Masyarakat
Irwan menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat. Menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bamgkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya.
Karena itu, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
Terlebih Jatim merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi."Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan.
Belum lagi, tambahnya, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil. Padahal, banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrem.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," ucapnya.
» Baca berita terkait BBM. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.
