Mandiri, Rakernas Dekopin Tak Disokong Biaya dari Pemerintah
RAKERNAS DEKOPIN: Gubernur Khofifah dan Ketum Dekopin Sri Untari membuka Rakernas Dekopin di Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com - Kemandirian ditujukkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Setelah 20 tahun, Rakernas yang tahun ini digelar di Surabaya Suites Hotel, 6-8 Oktober 2021, sama sekali tidak disokong bantuan dari pemerintah baik lewat APBN maupun APBD.
"Hari ini adalah 20 tahun terakhir Dekopin melaksanakan Rakernas dengan biaya gotong royong, sama sekali tidak menggunakan uang APBD maupun APBN," kata Ketua Dekopin wilayah Jatim, Slamet Sutanto saat pembukaan Rakernas, Rabu (6/10/2021) malam.
"Ini adalah merupakan satu kebangkitan. Ini merupakan satu keinginan kita semua, bahwa koperasi adalah berwatak mandiri gotong royong. Saat inilah kita bangkit bersama, melalui Kota Surabaya yang ada di Jatim," sambungnya.
Menurut Slamet, dasar Rakernas ini digelar, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 25/1992 tentang Perkeperasian, khususnya pasal 57, 58, dan 59. Lalu, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) Dekopin. Kemudian, Pasal 43 Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menyebutkan bahwa Dekopin mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rakernas."Alhamdulillah pada hari ini, atas kesepakatan seluruh pimpinan paripurna yang hadir di Surabaya bisa menyelenggarakan dengan baik, insyaallah akan selesai sampai tanggal 8," katanya.
Sementara peserta Rakernas, lanjut Slamet, terdiri dari seluruh pimpinan paripurna sebanyak 43, baik pimpinan harian, komite, majelis pakar, juga penasihat. Sedangkan dari Dekopin wilayah, hadir 29 Dekopin provinsi yang ada di Indonesia."Karena Jatim ini sebagai barometer koperasi, hari ini kita undang 30 Dekopinda kabupaten/kota se-Jatim sebagai peninjau. Sehingga yang kita undang hari ini sejumlah 150 peserta. Mulai dari Dekopinwil, Dekopinda yang ada di Jatim," jelasnya.
Susun Rencana Strategis
Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno menambahkan, Rakernas ini digelar untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan rencana strategis hingga 2024.
Terkait penyelenggaraanya di Jatim, Sri Untari menjelaskan karena provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu menyumbang 15 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Kemudian penduduknya ada 40 juta, itu setara 16 persen dari penduduk Indonesia sebanyak 270 juta. Jatim juga menjadi bagian dari pengendali ekonomi wilayah timur, yaitu Bali, Papua, dan seluruh wilayah timur," katanya.
Selain itu, Jatim dahulu kala, 700 tahun yang lalu, merupakan tempat kerajaan besar di Indonesia berdiri, yakni Majapahit.
"Karena itu, kalau Jatim dipilih sebagai tempat untuk bersama-sama membuat rumusan sebuah kebijakan untuk gerakan koperasi Indonesia, ini bisa menjadi semangat kita," kata perempuan yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut."Apalagi saat kemerdekaan RI 1945, di sinilah bendera merah putih biru (bendera Belanda), dirobek birunya tinggal merah putih. Hotel itu masih ada, Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato)," tandasnya.
» Baca Berita Terkait Koperasi
