Pengangguran di Jatim Naik! Gerindra: Investasi buat Siapa?
PASURUAN, Barometerjatim.com - Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad mengkritisi capaian investasi di Jatim yang juara nasional serta surplus perdagangan hingga Rp 91 triliun, tapi tingkat pengangguran malah naik.
"Nanti akan ada pertanyaan, sebenarnya investasi itu buat siapa? Surplus perdagangan itu menguntungkan siapa?" katanya saat menutup Pelatihan Kerja yang digelar UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Pasuruan di Gedung IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) Pohjentrek, Pasuruan, Jumat (9/4/2021).
Sebagaimana diketahui, lanjut Sadad, kinerja penanaman modal dalam negeri di Jatim juara secara nasional sepanjang 2020. Di samping itu, perdagangan dalam negeri Jatim mengalami surplus Rp 91 triliun.
"Semua menjadi sia-sia jika kenyataannya pengangguran malah makin tebal," tandas politikus yang juga Plt Ketua DPD Partai Gerindra Jatim tersebut.
Karena itu, Sadad mendorong agar UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang tersebar di 16 lokasi di Jatim, memperbanyak volume kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Terlebih efek dari pandemi Covid 19 ini makin mempertebal jumlah pengangguran," kata Sadad yang masih keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan.
Moncer Jadi Sia-sia 
INVESTASI BUAT SIAPA?: Realisasi PMDN di Jatim sepanjang 2020 tertinggi di Indonesia. | Grafis: Investasi Nasional
Pengangguran baru, papar Sadad merujuk data mutakhir dari Disnakertrans Jatim, menyumbang lebih dari dua persen terhadap total pengangguran terbuka yang menyentuh angka 5,26 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Jatim sebanyak 21 juta.
"Ini merupakan "warning" bagi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan jajarannya," ujar politikus yang empat periode menjadi wakil rakyat di DPRD Jatim itu.
Kalaupun dalam menyiapkan lapangan pekerjaan masih terkendala masa pandemi, menurut Sadad, setidaknya Pemprov dapat memfasilitasi warga masyarakat agar memiliki keterampilan produktif. Salah satunya dengan membuka BLK milik Pemprov untuk warga masyarakat.
Sebab, sektor pekerjaan informal maupun non formal harus mendapatkan pemihakan yang lebih besar, mengingat di sanalah 70 persen angkatan kerja berada.
"Jika tingkat pengangguran tak terkendali, maka kinerja gubernur di sektor lain yang "moncer" menjadi sia-sia," tuntasnya.{*}
» Baca Berita Terkait Pengangguran
