PAPBD Naik Rp 129,9 M, Bupati Janji Tingkatkan Layanan
TEKEN KESEPAKATAN: Ketua DPRD Lamongan, Kaharuddin (kanan) bersama Bupati Fadeli dan Wabup Kartika Hidayati menandatangani kesepakatan KUPA-PAPBD Tahun Anggaran 2017. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
LAMONGAN, Barometerjatim.com Pemkab dan DPRD Kabupaten Lamongan menyepakati proyeksi kenaikan Pendapatan dan Belanja Daerah dalam PAPBD 2017 sebesar Rp 129,9 miliar.
Hasil kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-PAPBD) dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) 2017 ditandatangani Bupati Fadeli dan Ketua DPRD Kaharudin di Ruang Paripurna DPRD, Senin (31/7).
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Ali Makhfud menjelaskan, proyeksi PAPBD 2017 untuk pendapatan daerah direncanakan Rp 2,7 triliun atau naik Rp 129,9 miliar dari pendapatan sebelumnya sebesar Rp 2,6 triliun.
Baca: Pemkab Lamongan Obral Fasilitas Gratis UMKM-Koperasi
Untuk belanja daerah juga direncanakan naik Rp 187 miliar dari sebelumnya Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun. Sehingga defisit diproyeksikan Rp 61,8 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang besarannya sama, sehingga SILPA tahun berkenaan diperkirakan nol," terang Makhfud dari Fraksi PAN.
Dengan disepakatinya KUPA-PAPBD dan PPAS-PAPBD sebagai acuan dalam pembahasan PAPBD 2017, diharapkan mampu meningkatkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak restoran.
Baca: Dilepas Wabup Kartika, JCH Lamongan Terbanyak di Jatim
Banggar juga mengusulkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar ada evaluasi pendataan, terkait penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB.
Selain itu, Banggar meminta agar ada prioritas di sejumlah bidang, seperti kesehatan dan infrastruktur. Salah satunya dengan mendorong RSUD Soegiri untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanannya, baik dalam tata kelola maupun pengawasannya.
Begitu juga pada bidang infrastruktur, agar diutamakan untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di ruas-ruas jalan alternatif," katanya.
Prioritas Pembangunan
Sementara Bupati Fadeli menjelaskan, kenaikan belanja daerah akan digunakan untuk prioritas pembangunan yang dititikberatkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan," katanya.
Termasuk di dalamnya berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Madrasah Diniyah (Madin) serta bantuan kepada kelompok tani. "Kemudian pelayanan kesehatan, pembangunan jalan dan jaringan irigasi," katanya.
