Gus Hans: Beda Level, Khofifah-Risma Tak Layak Dibandingkan
BEDA LEVEL: Risma (kiri) dan Khofifah, beda level antara wali kota dengan gubernur. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Klaster Corona dari PT HM Sampoerna, menyulut polemik antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terkait penanganan Covid-19 di kota yang dipimpin Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma tersebut.
Polemik terjadi, lantaran statement Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menyebut Corona di pabrik rokok ternama tersebut lambat direspons, dibantah pihak Pemkot.
Pemkot tidak pernah terlambat. Ibu Gubernur, tidak benar (ada keterlambatan penanganan), kata Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser kepada media, 2 Mei lalu.
Polemik ini pun memantik tanya soal kinerja Khofifah dan Risma dalam menangani wabah Covid-19. Terlebih, jumlah pasien positif di Jatim, khususnya di Surabaya yang dari hari ke hari terus melonjak.Hingga Selasa (5/5/2020), jumlah pasien positif Covid-19 di Jatim sudah menembus 1.220 kasus. Dari jumlah itu 586 di antaranya dari Surabaya.
Namun 'serangan balik' Fikser yang juga kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Pemkot Surabaya atas statement Khofifah, menuai kritik dari pemerhati kesehatan masyarakat, Zahrul Azhar Asumta.
"Apa yang dilakukan Fikser, secara etika pemerintahan, itu offside karena mengomentari jauh di atasnya," kata pria yang akrab disapa Gus Hans tersebut kepada Barometerjatim.com, Rabu (6/5/2020)."Apa susahnya mengiyakan dan menjadi koreksi dari yang disampaikan gubernur. Sudah tidak saatnya kita memanfaatkan momentum ini untuk pencitraan, sekarang ini kalau ada yang mengoreksi ya ucapkan terima kasih," sambungnya.
Pertanyaannya, kata Gus Hans, apa yang dilakukan Pemkot setelah dikoreksi gubernur? "Saya melihat belum ada aksi yang signifikan," tandasnya.
Tapi kalau membandingkan kinerja Khofifah dan Risma, menurut Gus Hans tidak apple to apple. Beda level antara gubernur dan wali kota. "Sehingga saya tidak tertarik membahasnya, kabupaten/kota dengan provinsi itu beda jauh," katanya.Jangankan kabupaten/kota dengan provinsi, lanjut Gus Hans yang juga pengasuh pondok pesantren ternama tersebut, Jatim dengan DKI Jakarta yang sama-sama provinsi saja beda, tidak bisa dibandingkan.
"Enggak apple to apple, karena luas wilayahnya beda, jumlah penduduknya berbeda, apalagi ini gubernur sama di bawahnya. Jadi saya tak tertarik membandingkan antara orang tidak di level yang sama," ucapnya.
Karena itu, lanjut Gus Hans, fokus saja pada penanganan Covid-19, karena masyarakat sudah muak dengan informasi-informasi yang tidak langsung mengena pada kebutuhan masyarakat."Seperti analisa saya sebelumnya, tahap berikutnya setelah pamantauan, isolasi, berikutnya soal ketersediaan pangan atau sembako masyarakat. Stok cash money menipis, sumber daya tidak ada, sembako berkurang, itu yang harus dipikirkan," paparnya.
» Baca Berita Terkait Wabah Corona
