Nama Gus Hans Berisik di Bursa Pilwali, PDIP: Monggo Saja
BURSA PILWALI: Whisnu Sakti Buana, siapa saja berhak muncul di bursa Pilwali Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/NATHA LINTANG
SURABAYA, Barometerjatim.com Dibanding kandidat lain, nama tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) KH Zahrul Azhar Asad alias Gus Hans bisa jadi paling 'berisik' di bursa Pilwali Surabaya 2020.
Terlebih seloroh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawasa yang menyambut Gus Hans saat open house, Kamis (6/6/2019) malam, dengan sapaan "Pak Wali Kota" bisa saja dimaknai sinyal dukungan.
Spekulasi politik di bursa Pilwali Surabaya pun berkembang kian dinamis: Gus Hans disebut-sebut kandidat penantang serius calon yang akan diusung PDIP -- Parpol penguasa Kota Pahlawan yang memiliki 'tradisi' menempatkan kadernya sebagai wali kota.
Namun Ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana tak menyoal munculnya nama Gus Hans. "Monggo (silakan) saja! Kalau muncul itu kan hak masing-masing pribadi," katanya pada wartawan usai Halal bi Halal di Balai Kota Surabaya, Senin (10/6/2019).Lagi pula di UUD 1945 sudah diatur dengan gamblang, "Bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk dipilih dan memilih," tandas wakil wali kota Surabaya tersebut.
Sebaliknya, kandidat PDIP justru masih terlihat adem ayem karena semuanya harus mengikuti mekanisme partai. "Ini kan belum keluar Juklak Juknisnya dari DPP (pusat)," terang Whisnu.
Menurutnya, bakal calon wali kota biasanya dijaring dari bawah lewat Rakercabsus yang mengusulkan ke DPD PDIP Jatim kemudian dibawa ke DPP."Usulan itu sebagai bahan masukan DPP, tapi tetap keputusan ada di DPP. Perlu diingat lagi, dalam AD/ART partai ada hak prerogatif Ketum dalam menentukan kebijakan ini," jelasnya.
Whisnu mencontohkan Tri Rismaharini alias Risma yang dipilih PDIP sebagai calon wali kota di Pilwali Surabaya 2010 juga lewat Rakercabsus. "Keputusan DPP, Bu Risma dan Pak Bambang yang dipasang," katanya.
Jadi, tegas Whisnu, kalau bicara 'tradisi' proses pencalonan untuk Pilwali Surabaya di internal PDIP tak ada yang pakem, karena semuanya lewat mekanisme partai."Tapi tradisi pakemnya adalah semua keputusan partai itu ada di DPP, dan masih di atas itu ada hak prerogatif Ketum," tuntasnya.
» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya, PDIP
