37 OKP se-Jatim Kawal Kemenangan Sementara Jokowi
37 OKP deklarasi Pilpres damai, sekaligus mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs
SURABAYA, Barometerjatim.com 37 organisasi kepemudaan (OKP) yang melebur dalam Forum Kebangsaan Jatim (FKJ) menggelar Deklarasi Pilpres Damai di Surabaya, Rabu (24/4/2019) malam. Mereka di antaranya Pemuda Muslimin, IPNU, IPPNU, Pemuda Katolik, Garda Nasdem, Bahtera Nusantara, Pemuda Lira, serta Barisan Muda Kosgoro 57.
Ada lima poin yang ditelurkan dalam deklarasi, salah satunya mendukung dan mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amin yang memenangi Pilpres 2019 berdasarkan hitung cepat alias quick count sejumlah lembaga survei.
"Ya, kita mendukung. Jadi quick count itu adalah kredibel, saya pikir mereka itu kredibel," kata Koordinator FKJ, Benydiktus Kanggur usai deklarasi.
Sebaliknya, rival Jokowi-Ma'ruf, disebutnya hanya mengklaim kemenangan berdasarkan hitungan internal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan akuntabilitasnya.
"Kalau pasangan Pak Jokowi ini kan jelas, ada beberapa lembaga survei menyatakan hasil surveinya hampir sama, walaupun itu beda-beda tipis. Jadi jelas, kita mengawal itu semua," kata Beny.
Selain itu, FKJ bertekad terus mengawal proses rekapitalasi suara hasil Pemilu 2019 hingga putusan resmi dari KPU. Terlebih, FKJ melihat adanya polarisasi yang cukup tajam di masyarakat pasca pemungutan suara 17 April lalu.
Polarisasi Tajam
Polarisasi, kata Beny, sebagai akibat persaingan Pilpres 2019 atas klaim kemenangan salah satu kandidat, mendahului pengumuman resmi KPU. Jadi inilah yang menjadi situasi bertambah panas dan terciptanya polarisasi di masyarakat, katanya.
Maka pada hari ini teman-teman pemuda seluruh Jatim melakukan deklarasi, total ada 37 OKP yang hadir, tambah Beny yang aktivis Barisan Muda Kosgoro 57.
Selebihnya, FKJ mendukung dan mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang sukses menyelenggarakan Pemilu. Lalu, mendukung dan mengapresiasi TNI dan Polri yang telah menciptakan Pemilu aman dan damai.
FKJ juga meminta oknum, kolompok atau golongan agar jangan memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan inkonstitusional. "Karena itu, kami mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas oknum pembuat onar, demi keamanan dan stabilitas negara," ucapnya.
» Baca Berita Terkait Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf
