Gubernur Jatim Lantik Fattah Jasin Pj Bupati Pamekasan
PJ BUPATI PAMEKASAN: Gubernur Jatim, Soekarwo melantik Fattah Jasin sebagai Pj Bupati Pamekasan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (28/5). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jawa Timur, Soekarwo melantik Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Jatim, Fattah Jasin sebagai Pj (Pejabat) Bupati Pamekasan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/5).
Dalam arahannya, Pakde Karwo -- sapaan Soekarwo -- mengingatkan Pj Bupati Pamekasan harus mampu menjadi jembatan pengantar, antara bupati sebelumnya dengan bupati periode berikutnya. Itu merupakan salah satu tugas yang perlu dilakukan selama masa transisi pemerintahan di Pamekasan.
Sebagai jembatan pengantar, lanjut Pakde Karwo, Pj bupati harus mempelajari naskah memori jabatan yang telah diterima, serta mengetahui program-program pembangunan apa saja yang dapat dilakukan dan ditingkatkan di Pamekasan.
Baca: Dua Pejabat Pemprov Tak Netral, Gubernur: Tindak Tegas!
Menurutnya, tidak semua bisa ditindaklanjuti dalam waktu beberapa bulan periode kepemimpinan Pj, sehingga perlu dipilah yang prioritas bagi masyarakat, serta dapat diteruskan oleh bupati dan wakil bupati Pamekasan definitif berikutnya.
Program pemerintahan sebelumnya yang baik agar diteruskan. Sementara itu nilai-nilai baru yang baik menjadi bagian pembaruan guna peningkatan kesejahteraan, ujarnya, sambil mengingatkan pemerintahan sebelumnya telah berjasa dalam membangun Pamekasan.
Untuk itu, Fattah Jasin perlu membangun kultur yang bagus, yakni pemerintahan saat ini tidak menjelekkan pemerintahan sebelumnya.
Bisa Dirasakan Masyarakat
Pakde Karwo juga mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan Pj Bupati Pamekasan. Di antaranya menyelenggarakan pemerintahan yang bisa dirasakan masyarakat alias pemerintah harus hadir untuk memberikan kemudahan.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan, tandas Pakde Karwo, Pj bupati terus berkomunikasi dengan masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipatoris. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan untuk ikut merumuskan kebijakan.
Semakin banyak komunikasi dan partisipatoris, maka akan semakin baik pula dampaknya bagi masyarakat, ujarnya.
Baca: Bawaslu: ASN Pemprov Tak Netral Terancam Pidana Pemilu
Selain itu, Pj bupati hendaknya melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan DPRD Pamekasan dengan baik. Dengan berkoordinasi akan terjalin sinergi program, karena pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif.
"Apabila hubungan eksekutif dan legislatif lancar dalam merumuskan kebijakan, langkah selanjutnya, terutama berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan menjadi lebih mudah," tambahnya.
