Pakde Karwo Ajak HIPMI Jatim Atasi Impor Bahan Baku

HIPMI JATIM: Gubernur Soekarwo menghadiri pelantikan BPD HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3). | Foto: Ist
SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jatim, Soekarwo mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim untuk mengatasi impor bahan baku. Sebab, 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor.
Impor bahan baku ini jadi permasalahan kita," ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo saat Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3).
"Bahkan ekspor kita rendah karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi. Ini yang perlu dicarikan solusinya pengganti bahan baku impor, tambahnya.
Guna menekan volume impor, HIPMI Jatim diharapkannya dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri. HIPMI Jatim juga bisa mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi. Kalau ada bahan baku yang tersedia di sini, maka tidak perlu lagi impor, jelasnya.
Baca: Era Globalisasi, Kadin-HIPMI Diminta Ikut Urus UMKM
Pakde Karwo menambahkan, Pemprov Jatim menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, jelasnya, dapat diihat berbagai raw material dari berbagai daerah di Indonesia, data real time mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, yang bersumber dari aggregator masing-masing provinsi. Dan aplikasi ini dapat membuat perusahaan langsung dapat melakukan business to business.
Selain itu, lanjutnya, mengatasi impor bahan baku juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim. Misalnya, mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga. Kita kan punya banyak, jadi tidak harus impor dari China, tandasnya.
Jangan Utamakan Trader
Sementara terkait digital ekonomi, di hadapan Pengurus BPD HIPMI Jatim, Pakde Karwo menyatakan ketidaksepahamannya tentang konsep digital ekonomi yang mengutamakan trader. Digital ekonomi sebaiknya merupakan industri, diproses, dan di pasar.
Jangan sampai media membuat start up terhadap trader, tetapi lebih baik startup terhadap industri. Sebab peranan industri dan perdagangan adalah penting, ujarnya.
Baca: Rambah Bisnis, Kaum Muda Masih Terjangkiti Rasa Tak Pede
Sementara itu Ketua Umum BPD HIPMI Jatim, Mufti Aimah Nurul Anam memuji kepemimpinan Pakde Karwo sebagai gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional.
Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A. Selain itu, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga berada di atas rata-rata nasional.