BI-Pemda Beda Data Uang Ngendap di Bank, Purbaya: Investigasi ke Mana Rp 18 T?

SURABAYA | Barometer Jatim – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap perbedaan data antara Bank Indonesia (BI) dengan rekening kas daerah (kasda) terkait uang Pemda (Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang mengendap di bank.

Berdasarkan data BI, terdapat Rp 233,97 triliun uang Pemda yang menumpuk di bank per September 2025. Rinciannya dalam bentuk giro Rp 178,14 triliun, simpanan di Pemda Rp 48,40 triliun, dan tabungan Rp 7,43 triliun.

"Per provinsi kita lihat di sana total Rp 60,202 triliun, kalau melihat data dari BI ini,” kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 via zoom yang dihadiri para kepala daerah dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).

Dari data BI per September 2025 yang disampaikan Tito, provinsi dengan simpanan uang terbanyak di bank yakni DKI Jakarta sebesar Rp 14,7 triliun.

Disusul Jawa Timur Rp 6,8 triliun, Kalimantan Timur Rp 4,7 triliun, Jawa Barat Rp 4,1 triliun, Aceh Rp 3,1 triliun, Sumatera Selatan Rp 2,1 triliun, Jawa Tengah Rp 1,9 triliun, Kalimantan Tengah Rp 1,69 triliun, dan Kalimantan Barat Rp 1,66 triliun.

Di tingkat kabupaten, total dana tersimpan di bank yakni Rp 134 triliun, tertinggi Bojonegoro Rp 3,6 triliun. Kemudian untuk tingkat kota, total dana tersimpan di bank Rp 39,5 triliun, tertinggi Banjarbaru Rp 5,1 triliun.

MENGENDAP RP 223 TRILIUN: Uang Pemda ngendap di bank mencapai Rp 223,97 per September 2025. | Sumber: BI

Namun Tito menilai data tersebut kurang valid, karena setelah checking ke rekening masing-masing kasda, total angka di Pemda yakni Rp 215 triliun. Rinciannya Rp 64,9 triliun di tingkat provinsi, kabupaten Rp 119,9 triliun, dan kota Rp 30,1 triliun.

“Kami mendapatkan data bahwa yang ada itu adalah Rp 215 triliun, jadi bukan Rp 233 triliun. Itu data BI, data melalui kasnya langsung, rekeningnya itu Rp 215 triliun,” terangnya.

Tito mencontohkan di tingkat kabupaten, menurut data BI total dana tersimpan di bank yakni Rp 134 triliun, tertinggi Bojonegoro Rp 3,6 triliun.

Kemudian untuk tingkat kota, total dana tersimpan di bank yakni Rp 39,5 triliun, tertinggi Banjarbaru Rp 5,1 triliun.

"Ini pendapat kami data, mohon maaf, kurang valid, karena pendapatannya (Kota Banjarbaru) saja enggak sampai Rp 5 triliun. Tapi dari BI menyampaikan itu (uang ngendap) Rp 5 triliun," beber Tito.

Bagi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa perbedaan itu justru memunculkan kecurigaan karena ada selisih hingga Rp 18 triliun.

“Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan BI itu ada Rp 18 triliun kalau dari kas daerah. Justru saya jadi bertanya-tanya Rp 18 triliun itu ke mana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, termasuk di BI segitu tercatat,” katanya.

“Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya, nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, ya itu mesti diinvestigasi ke mana yang selisih Rp 18 triliun itu,” sambungnya.

Namun Purbaya menegaskan tidak apa-apa selama uang tersebut di daerah dan  digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah, jadi kuncinya itu.

“Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan ditaruh di Bank Jakarta, tetap saja di bank daerah. Kalau banknya jelek dibetulin, supaya uangnya betul-betul muter di sana,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur