Protes Kelulusan Pengaderan, 5 Peserta PMKNU di Jombang Surati PBNU!
JOMBANG | Barometer Jatim – Lima peserta Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) angkatan pertama di Jombang berkirim surat ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), meminta agar Dewan Tahkim segera diturunkan guna mengusut dugaan permainan oknum dalam proses pengaderan.
Lewat surat yang dikirim pada Senin (21/7/2025) tersebut, kelima peserta meminta supaya Ketua PBNU mengkaji ulang proses PMKNU agar tidak dimainkan oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi dan merusak marwah NU.
“Ini bukan sekadar soal lulus atau tidak tapi menyangkut integritas. Jangan sampai PMKNU justru mencetak kader dari proses yang tidak jujur dan manipulatif, yanh dimainkan oknum merusak marwah NU,” kata KH Ahmad Amin, salah seorang peserta yang semula dinyatakan lulus bersyarat namun belakangan dinyatakan tidak lulus.
Masalah tersebut muncul saat KH Ahmad Amin yang akrab disapa Gus Amin bersama empat peserta lainnya yakni KH Ibnu Sina, Ustadz Rouf, Machfudin, dan Hamid merupakan pengurus PCNU Jombang pada kelembagaan.
Mereka tercatat sebagai peserta PMKNU Angkatan I yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum, Rejoso, Jombang, 28 Mei 2025. Kelimanya memang absen saat sesi pembukaan, namun mengklaim telah diizinkan panitia untuk tetap melanjutkan kegiatan PMKNU.
Saat sesi “kontrak belajar”, menurut Gus Amin, di situ disampaikan aturan bahwa keterlambatan lebih dari lima menit akan berujung pada diskualifikasi.
“Ironisnya, aturan tersebut hanya berlaku bagi kami, tidak pada mereka, karena masih banyak yang telat dan bolos lebih dua materi. Nyatanya ya lulus dan aman, aneh kan?” katanya.
“Di sesi baiat, para instruktur menyampaikan bahwa keterlambatan dapat dimaklumi asal peserta bersedia mengikuti remidi. Tapi kenapa kemudian malah diminta mengulang semua tahapan dari awal?” heran Gus Amin.
Merasa tidak adil, kelima peserta ini menyoroti ketimpangan perlakuan. Menurutnya, ada peserta lain yang terlambat lebih dari 30 menit, bahkan absen dalam beberapa sesi materi, namun tetap dinyatakan lulus. Anehnya lagi, beberapa dari mereka bahkan diganjar penghargaan sebagai peserta terpopuler.
“Kami ini cuma telat satu sesi dan sudah siap remidi, tapi malah dinyatakan tidak lulus. Sementara ada yang bolos berkali-kali, justru tetap dinyatakan lulus. Ini keculasan yang nyata, dimana kejujuran dan keadilan PMKNU?” Jangan ajari kami kemunafikan,” ucap Gus Amin.
Demi memenuhi arahan panitia, kelima peserta tetap mengikuti proses remidi. Mereka rela menempuh perjalanan ke Bondowoso untuk mengikuti PMKNU yang digelar PWNU Jawa Timur pada 24 Juni 2025. Dua materi, yaitu sesi pembukaan dan kontrak belajar mereka ikuti.
Namun kejutan pahit kembali menghampiri. Di pembukaan PMKNU Bondowoso, seorang instruktur dari PBNU menyatakan bahwa mereka dianggap tidak lulus dan harus mengulang seluruh proses PMKNU dari awal.
“Ini sudah bukan soal kami pribadi. Ini menyangkut sistem kaderisasi yang mulai rusak dimainkan oleh para oknum pengurus. PBNU harus turun tangan langsung, tidak cukup hanya dengan klarifikasi sepihak,” ujar Gus Amin.
Dia dan keempat rekannya mendesak PBNU menurunkan langsung Dewan Tahkim ke Jombang untuk menelusuri praktik yang mereka anggap mencederai proses kaderisasi.
“Kami berharap Dewan Tahkim tidak hanya datang untuk mendengar, tetapi juga mengambil langkah tegas agar PMKNU tidak berubah menjadi ajang permainan oknum yang mencederai idealisme kaderisasi NU,” ucap Gus Amin.
Sekadar tahu, Majelis Tahkim berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan di internal pengurus NU semua tingkatan. Terkait protes Gus Amin dkk, hingga kini belum ada tanggapan dari panitia PMKNU.{*}
| Baca berita Nahdlatul Ulama. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
