Kelimpungan Dihantam Seruan Boikot Pajak, Dirjen Pajak Suryo Utomo Minta Dukungan PBNU!
JAKARTA, Barometer Jatim – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo beserta jajarannya mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Semula, Suryo didampingi pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengunjungi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat. Kedatangannya disambut Ketua PBNU, Yusuf Hamka dan Alissa Wahid di lantai III gedung yang dibangun di era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebur.
Tak lama berselang, pertemuan berpindah ke kediaman Gus Yahya. Di kediaman Gus Yahya, pertemuan dilakukan secara tertutup, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai 10.10 WIB. Setelah itu, kedua pihak memberikan statement singkat kepada media.
Suryo menuturkan, kunjungannya selain silaturahim sekaligus meminta dukungan dari berbagai kalangan, khususnya NU terkait seruan boikor bayar pajak imbas pamer gaya hidup mewah Mario Dandy, anak eks pejabat Pajak, Rafael Alun Trisambodo.
“Kami memang bersilaturrahmi dengan PBNU di tempat kediaman beliau, Gus Yahya. Maksud dan tujuannya, pingin mengajak kita semua, khususnya NU untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan lebih khusus lagi menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” katanya.
Dukungan dari NU, kata Suryo, diperlukan untuk menegakkan Indonesia dan menjaga masyarakat secara umum.
- Baca juga:
Waketua Demokrat Jatim Minta Harta Kekayaan Rafael Ayah Mario Diusut: Terbukti Melanggar, Miskinkan!
Sedangkan menanggapi seruan boikot pajak yang mengemuka belakangan ini, Gus Yahya bersikap jelas, bahwa NU berpihak kepada kepentingan negara.
“Ya, kalau untuk selain warga NU monggo saja. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela, oleh NU,” ucapnya.
Meski demikian, Gus Yahya menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.
“Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparatusnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ucap Gus Yahya.
Demi kepentingan negara, lanjutnya, NU akan selalu siap sedia ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah.
“Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara,” katanya.{*}
» Baca berita terkait Pajak. Baca tulisan terukur Syaiful Kusnan.
