Mendagri: Selama KPK Berdiri, 77 Kepala Daerah Terjaring OTT

PLT WALI KOTA BATU: Prosesi pelantikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso sebagai Plt wali kota menggantikan Eddy Rumpoko yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap. | Foto: Barometerjatim.com/BAYAN AP

SURABAYA, Barometerjatim.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dan sedih karena banyak kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Bahkan selama KPK berdiri tercatat 77 kepala daerah se-Indonesia terkena OTT.

“Kemudian 350-an yang tidak OTT, belum lagi DPRD, belum masyarakatnya,” terang Tjahjo usai melantik Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Eddy Rumpoko yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap.

• Baca: Hati-hati! Bisa Jadi Surabaya Bidikan KPK Selanjutnya

Punjul dilantik di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (18/9) malam, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 131.35/4269/SE, tertanggal 18 September 2017, dan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo Nomor 131/1056/011:/2017.

Landasan kedua surat tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaiman telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 tahun 2015.

Sistem Sudah Benar

Tjahjo melanjutkan, sebenarnya sistem pengawasan, penindakan hingga peningkatan kualitas, termasuk inspektorat sudah dilakukan. Tapi entah kenapa masih banyak kepala daerah bermasalah.

“Kalau ditanya apakah sistemnya salah? Tidak. Sistem terus disempurnakan, sampai sudah menetapkan, beberapa provinsi, beberapa kota/kabupaten yang harus disupervisi. Sumatera utara, Banten dan sebagainya,” tandasnya.

Mantan Sekjen DPP PDIP itu berharap, kasus Eddy Rumpoko adalah yang terakhir di Jawa Timur. “Kita belum bisa menentukan salah atau benar. Biar diproses di pengadilan. Siapa bersalah tetap harus dihukum,” ujarnya.

• Baca: Eddy Rumpoko: Katanya OTT, Mana Uangnya?

Dia melanjutkan, “Agar jalannya pemerintahan tidak terganggu, wakilnya (Punjul) kita tunjuk sebagai Plt untuk melaksanakan tugas–tugas sehari-hari. Memberikan layanan kepada masayakarat, mengkorodinasikan dengan seluruh SKPD sampai kelurahan dan sebagainya,” sambungnya.

Untuk selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan pelantikan Wali Kota Batu terpilih hasil Pilkada 2017. Sesuai jadwal, pelantikan akan dilakukan pada 26 Desember.

“Sesuai UU yang mensyaratkan pelantikan pada hari, tanggal masa habisnya masa jabtan wali kota lama,” pungkas Tjahjo.