Jangan Berhenti di Dinas, Periksa Gubernur Jika Terlibat

BONGKAR SEAKAR-AKARNYA: OTT KPK sebagai pintu masuk untuk membongkar kasus di sejumlah Dinas di Pemprov Jatim hingga tuntas ke akar-akarnya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN SURABAYA, Barometerjatim.com Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur, Muthowif meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya berhenti di tingkat kepala dinas (kadis) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochmmad Basuki dan Kadis Pertanian Jatim, Bambang Heryanto serta Kadis Peternakan Jatim, Rohayati. "OTT KPK sebagai pintu masuk untuk membongkar atau mengungkap semua kasus yang ada di Dinas Peternakan Jatim, terutama dalam program swasembada daging yang menghabiskan miliaran rupiah," katanya, Rabu (21/6). Kasus ini, tandas Muthowif, harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, "Tidak hanya di tingkat dinas, kalau memang gubernur terlibat harus diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Baca: Kepala Dinas Terlibat Suap, Mustahil Gubernur Tidak Tahu Bagi Muthowif, ada dua indikasi terjadinya suap. Pertama, akibat ketakutan atas progam yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh dinas terkait dengan DPRD. Kedua, mungkin sudah menjadi 'tradisi' atau budaya antara birokrasi dengan DPRD. "Bagi kami dugaan suap oleh Dinas Peternakan Jatim mengindikasikan program yang dibuat tidak berjalan sesuai perencanaan, sehingga ada ketakutan ketika diungkap oleh lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan," katanya. Kondisi ini membuat Muthowif menyakini sejak beberapa tahun yang lalu adanya ketidakberesan dalam melaksanakan program swasembada daging di Jawa Timur. "Dengan demikian OTT KPK sebagai pintu masuk untuk membongkar atau mengungkap semua kasus yang ada di Dinas Peternakan Jatim, dengan harapan kasus ini bisa tuntas ke akar-akarnya," katanya. Baca: Gara-gara Dicecer Soal Kabil, Halim Salah Masuk Mobil Sebelumnya, Mustasyar PCNU Kota Surabaya yang juga Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Dr KH Asep Saifuddin Chalim MA juga tidak percaya kalau kepala dinas yang menyetor uang suap untuk anggota legislatif tidak diketahui gubernur. Kepala dinas itu kan mengeluarkan uang. Kalau menggeluarkan uang nggak mungkin bosnya (gubernur) nggak diberi tahu. Kalau anggota DPRD yang mendapatkan uang, mungkin saja ketua DPRD-nya tidak diberi tahu, tandasnya saat silaturahim dengan pengurus PCNU Surabaya di Ponpes Amanatul Ummah, Siwalankerto, Surabaya, Minggu (18/6) malam.