Di Depan KPU, 6 Parpol Beber Bukti Penggelembungan Suara!

Musyafak Rouf menunjukkan penggelembungan suara Pileg 2019 di Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/natha lintang
Musyafak Rouf menunjukkan penggelembungan suara Pileg 2019 di Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/natha lintang

SURABAYA, Barometerjatim.com – Aliansi Parpol, terdiri dari PKB, Gerindra, PKS, PAN, Hanura, dan PPP, mendatangi kantor KPU Kota Surabaya, Senin (22/4/2019). Kehadiran mereka untuk menunjukkan bukti kalau penggelembungan suara Pileg di Kota Pahlawan memang nyata.

Koordinator Aliansi Parpol, Musyafak Rouf, menuturkan penggelembungan ini mereka ketahui setelah melakukan input data dari salinan C1 milik masing-masing. “Ada banyak, di berbagai TPS. Diduga ini masif. Penggelembungan yang dilakukan di kelipatan 10,” ujarnya.

“Misalnya ini untuk sampling, di TPS 22 Gubeng, penggelembungan 28 jadi 98. TPS 70 Sawahan, 19 jadi 49. TPS 127 Gubeng, 39 jadi 89. Ini hanya sedikit dari banyak data kami. Berdasarkan data yang kami miliki sekitar 34 persen dari total TPS terjadi penggelembungan ini,” tambahnya.

Ditanya Parpol mana yang mendapatkan dampak dari penggelembungan suara tersebut, kali ini Musyafak enggan menyebut nama. Beda ketika di Hotel Santika, Sabtu (20/4/2019) dini hari lalu. Saat itu Musyafak blak-blakan menyebut PDIP.

Meski kali ini tak menyebut nama, dari dari salinan C1 yang ditunjukkan Musyafak, dugaan penggelembungan suara menunjuk pada PDIP. “Lihat sendiri saja ini buktinya. Saya enggak bilang, monggo lihat sendiri. Kalau saya bilang nanti dibilang fitnah,” katanya.

Karena itu, Musyafak bersama Aliansi Parpol meminta agar KPU Kota Surabaya menjalankan rekomendasi Bawaslu. “Melakukan hitung ulang terhadap seluruh TPS di Surabaya,” cetus politikus yang juga ketua DPC PKB Kota Surabaya itu.

Telaah Lebih Lanjut

Menanggapi pembeberan penunjukkan bukti di depan mata tersebut, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi memastikan jika bukti yang diberikan akan ditelaah lebih lanjut.

“Rekomendasi Bawaslu sudah kami tindaklanjuti. Kebetulan proses rekapitulasi di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) masih berlangsung,” katanya.

“Soal TPS mana saja kita belum bisa ngomong karena itu berproses, semua sudah diatur dalam Peraturan KPU,” tambahnya.

Sebelumnya, di tempat terpisah, Ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyebut, rekomendasi hitung ulang di 8.146 TPS hanya memperkeruh suasana dan potensial menghambat tahapan Pemilu 2019.•

» Baca Berita Terkait PDIP, PKB, KPU Surabaya