Catat Prediksi Pengamat: Adhy Karyono yang Terpilih Jadi Sekdaprov Jatim
CALON SEKDAPROV JATIM: Adhy Karyono bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam satu kesempatan. | Foto: IST SURABAYA, Barometerjatim.com Tiga pelamar lulus sebagai calon Sekdaprov Jatim. Dua berasal dari internal Pemprov yakni Kepala Dinas Kehutanan Jumadi dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis. Sedangkan satu lainnya pejabat eksternal yakni Staf Ahli Menteri Sosial bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Adhy Karyono. Siapa bakal terpilih? Catat! Pengamat Politik yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam memprediksi Adhy Karyono yang akan terpilih menempati kursi strategis tersebut. Saya memprediksi dari eksternal Pemprov. Betapapun jabatan Sekda itu separuh jabatan karir dan separuh politik. Mesti juga dihubungkan relasi kuasanya dengan kepala daerah, katanya pada Barometerjatim.com, Minggu (10/4/2022). Apalagi akan ada hajatan Pilkada 2024, tentu posisi Sekda akan kian strategis. Nah, kombinasi kompetensi kelayakan karir dan politis ini yang membuat seleksi Sekda provinsi selalu ramai dengan manuver dan itu wajar saja, tandasnya. Manuver itu di antaranya dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Hudiyono dengan mendatangi acara LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jumat (8/4/2022). Meski Hudiyono membingkainya dengan sosialisasi 'migrasi televisi dari analog ke digital', tajuk acara MAKI jelas-jelas menolak Adhi Karyono sebagai Sekdaprov Jatim. Padahal, menurut Surokim, selama ini birokrat sangat super hati-hati menerima undangan menghadiri acara diskusi politik, bahkan sering super protektif dan mewakilkan pada pejabat lainnya. Jarang ada yang berani hadir dalam acara nyerempet-nyerempet politik ngeri-ngeri sedap begitu. Makanya ini tidak biasa dan rasanya juga bukan kebetulan. Faktanya beliau hadir dan mengisi acara sesuai kapasitasnya, katanya. Andai Adhy Karyono yang terpilih, apakah tidak akan menggangu ritme kinerja di Pemprov Jatim mengingat eselon II yang memenuhi syarat juga 'antre' naik jabatan menjadi Sekdaprov? Menurut Surokim, di era birokrasi modern lelang kompetisi dalam jabatan publik dengan membuka peluang calon dari luar sudah biasa, makanya ada tim seleksi independen. Calon internal dan eksternal, menurut saya tidak terlalu relevan dalam konteks menghadirkan semangat birokrasi good governance dengan merit system. Yang dibutuhkan, sekali lagi lebih pada kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas serta kemampuan untuk komunikasi dengan pejabat kepala daerah, katanya. Soal anggapan bahwa Sekdaprov Jatim dari luar Pemprov akan membuat situasi gaduh dan menganggu ritme kerja, Surokim menilai itu masih sebatas prasangka. Anggapan seperti itu jadul dan kuno di era pengelolaan birokrasi kekinian. Bahwa jabatan Sekda itu separuh politis memang iya, karena terkait juga dengan pengguna pejabat atasan kepala daerah adalah jabatan politis dan memang seyogyanya harus ada kesamaan frekuensi komunikasi dan menajerial. Nah itu separuh dipengaruhi faktor politik juga, paparnya. Karena itu, ucap Surokim yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM), birokrat Pemprov tidak perlu paranoid dan menjadi baper (terbawa perasaan) terhadap calon dari luar Pemprov. Apalagi semuanya masih berproses. Ya memang akan menjadi tantangan terhadap jabatan eselon di Pemprov jika yang terpilih dari luar, tapi itu tidak akan serta merta minus, bisa jadi malah bisa leluasa dan objektif, tuntasnya. » Baca berita terkait Pemprov Jatim. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.
