Khofifah Indar Parawansa menyempatkan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) dan mewaspadai penyebaran hoaks.
Khofifah
Survei terUKUR: Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja Khofifah-Emil, Capai 76%!
Satu lagi hasil survei soal kepuasan kinerja 100 hari kinerja Gubernur-Wagub Jatim, Khofifah Indar Parawwansa-Emil Elestianto Dardak. Simak hasilnya
Dugaan Korupsi Hibah SMK di Jatim Rp 65 Miliar, Kapan Kejati Tetapkan Tersangka?
Apa kabar dugaan korupsi hibah untuk SMK swasta senilai Rp 65 miliar di Dinas Pendidikan Jatim? Kapan Kejati Jatim tetapkan tersangka?
VIDEO: Survei Sebut Kinerja Khofifah Belum Sesuai Harapan Mayoritas Warga Jatim!
Hasil survei The Republic Institute menyebut 75,1% warga Jawa Timur menyatakan kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak/belum sesuai harapan.
Survei: 75,1% Warga Jatim Sebut Kinerja Khofifah Belum Sesuai Harapan, Cenderung Seremonial!
Hasil survei The Republic Institute membuktikan: 75,1% responden warga Jawa Timur menyatakan kinerja Khofifah tidak/belum sesuai harapan.
Setoran PAD Kecil! DPRD Jatim Minta PT PWU, PT JGU, dan PT AB Diaudit Khusus
Setoran PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih terhadap PAD sangat kecil. DPRD minta dilakukan audit khusus oleh tim independen.
Target PAD dari BUMD Meleset, Komisi C ke Khofifah: Evaluasi Direksi-Komisaris!
Target PAD dari BUMD Jatim meleset, target Rp 473,110 miliar hanya terealisasi Rp 471,687 miliar. Khofifah diminta evaluasi direksi dan komisaris.
5 Tahun Jadi Program Andalan Khofifah-Emil, Ternyata Mayoritas Warga Jatim Tak Tahu MJC!
Meski sudah 5 tahun berjalan dan kembali menjadi salah satu program andalan di periode kedua Khofifah-Emil, nyatanya mayoritas warga Jatim tak tahu apa itu MJC.
VIDEO: Kinerja 100 Hari Gubernur di Jawa, Survei Membuktikan: KDM 'Libas' Khofifah!
Warganet tak henti-henti membandingkan kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Dedi Mulyadi. Siapa sebenarnya yang lebih hebat? Nih hasil surveinya!
BPR Jatim Minta Tambah Modal Rp 500 M, Komisi C Singgung soal Business Plan!
Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.