Ketum Madani: Jangan-jangan Pelarangan karena Pesanan

Reporter : barometerjatim.com -
Ketum Madani: Jangan-jangan Pelarangan karena Pesanan

ALASAN MENGADA-ADA: Idy Muzayyad, bayi baru lahir pun akan ketawa dengan alasan ada pemadam listrik. Apalagi para kader pergerakan penyelenggara acara. | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com Tak hanya kader PMII, Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) juga mengkritisi tindakan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Prof Abd Ala yang tak memberi izin penggunaan gedung untuk acara Korps PMII Putri (Kopri) Jatim.

Apalagi, seperti dituturkan Ketua Korps Putri PMII Jatim Nafisatul Qudsiyah, semula izin sudah clear namun dibatalkan lantaran panitia mengundang Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. Timbul spekulasi kalau hal ini terkait suasana politik Pilgub Jatim 2018.

Bagi Ketua Umum Madani, Idy Muzayyad, tak dikeluarkannya izin itu bentuk sikap politis yang tidak dewasa alias kekanak-kanakan. "Lagian acara tersebut (Sekolah Kader Kopri) lebih merupakan forum ilmiah dan akademis, ketimbang politis," katanya saat dimintai tanggapan, Minggu (11/11).

Baca: Lucu! Undang Khofifah, Izin Gedung Acara PMII Putri Dicabut

"Jadi, apa salahnya jika seorang menteri datang karena diundang. Apalagi ini kan yang undang almamater sendiri."

Idy juga menyayangkan alasan soal pemeliharaan dan pemadaman listrik yang dinilai terlalu mengada-ada. "Bayi baru lahir pun akan ketawa dengan alasan itu. Apalagi para kader pergerakan penyelenggara acara. Kalau bikin alasan yang lebih masuk akal-lah," sindirnya.

Bahkan, Iddy yang juga wakil ketua PP GP Ansor itu menduga rektor UINSA tidak independen dan objektif lagi dalam bersikap. "Patut diduga, dan perlu ditabayyunkan, jangan-jangan pelarangan itu karena pesanan pihak lain," katanya.

Baca: Mabinda PMII Putri: Prof Ala yang Berkuasa, ya Sudah..

"Kalau itu benar, maka sudah jelaslah adik-adik Kopri ini sedang berurusan dengan seorang rektor yang menjadi bagian dari kelompok kepentingan tertentu yang mana," tegasnya.

Dan jika benar pula independensi rektor sudah tidak ada lagi, tambahnya, maka Menteri Agama selaku atasannya patut memberikan teguran.

"Kalaupun Pak Rektor ini memiliki preferensi politik tertentu, seharusnya tidak perlu mengembangkan sentimen terhadap tokoh yang lain yang tidak sejalan dengannya," pungkas Idy yang juga mantan Ketua Umum PP IPNU tersebut.

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.