Demokrat Jember Memanas! Pengurus Minta AHY Pecat Menantu Bupati dari Ketua DPC

JEMBER | Barometer Jatim – Di saat partai sedang fokus pada penghitungan suara hasil Pemilu 2024, DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember justru memanas akibat gaduh internal.

Seluruh pengurus DPC dan 28 ketua serta pengurus PAC, meminta DPP dan DPD Demokrat Jatim agar memecat Ketua DPC Demokrat Jember, Try Sandi Apriana dari posisinya sebagai Ketua dan keanggotaan.

Lho, kenapa? Mereka menilai Try Sandi tidak amanah dalam menjalan tugasnya sebagai ketua partai dan tidak memberikan kontribusi apa pun kepada Demokrat. Try Sandi juga dinilai merusak suara partai dan suara Caleg di Jember pada Pemilu 2024.

Tuntutan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta.

Dituding Kemplang Anggaran

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember, Mashudi saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan, tuntutan berawal dari H-1 malam saat para pengurus DPC dan DPAC mendapat undangan rapat persiapan Pemilu dari DPC. Namun Try Sandi justru tidak muncul dalam rapat tersebut.

"Kami menunggu dari pukul 19.00 sampai 21.00 WIB. Awalnya sih saat ditelepon bilangnya on the way. Namun tidak muncul-muncul, malah setengah jam kemudian HP-nya tidak bisa dihubungi lagi," ungkap Mashudi.

Karena tak juga muncul, para pengurus DPC dan DPAC kemudian mendatangi rumah Try Sandi di Jalan Gajah Mada Jember.

"Ternyata gak ada. Gak tahu sembunyi di mana. Ditunggu hingga pukul 04,00 pagi tetap gak muncul, akhirnya mereka membubarkan diri," ucap Mashudi.

Akar persoalan yang terjadi atas tuntutan pemecatan Try Sandi, tutur Mashudi, yakni terkait penggunaan anggaran partai yang dinilai tidak transparan, terutama dana saksi dari DPP. Para pengurus DPAC meminta agar dana saksi dicairkan H-1 namun tidak kabulkan.

"Kemarin mereka itu menanyakan dana saksi. Mereka minta H-1 dana saksi dari DPP sebesar Rp 100 ribu per saksi dicairkan, namun keinginan DPAC tidak dihiraukan. Malah bilangnya akan diberikan setelah menyerahkan surat C hasil,” kata Mashudi.

“Ya otomatis saksi-saksi kecewa. Hasilnya di Pemilu ya mengecewakan. Kita bukan minta uang pribadi ketua DPC, tapi uang saksi dari DPP yang memang sudah ditransfer ke DPC, apa susahnya toh?” sambungnya.

Lantaran Try Sandi yang tidak mau memberikan uang saksi pada H-1, sekitar 7.600 lebih saksi yang sudah disiapkan menolak menjadi saksi.

"Hanya sekitar 1.119 saksi yang bekerja. Akibatnya ya pengaruh pada suara, sebab satu saksi kita tugaskan membawa lima orang dan itu gagal," katanya.

'Dosa-dosa' Try Sandi

Selain itu, Mashudi juga membeberkan 'dosa-dosa' Try Sandi dalam penggunaan anggaran yaitu dana Banpol dan iuran fraksi yang tidak pernah ada kejelasan digunakan untuk apa saja.

"Harusnya ada pertanggungjawaban yang jelas penggunaan anggaran Banpol dan fraksi. Ini tidak ada, gak jelas. Masa bantuan honor saksi Rp 100 ribu per saksi ditahan juga, uang Banpol dimakan sendiri, uang iuran fraksi juga di pegang ketua DPC. Kalau pemimpin bobrok seperti itu gak dipecat kasihan Demokrat," jelasnya.

Tidak hanya soal penggunaan anggaran yang tidak transparan. Menantu Bupati Jember, Hendy Siswanto itu juga dinilai tidak memberikan kontribusi apa pun untuk membesarkan partai dan tidak mampu bekerja sama dengan pengurus partai dari tingkatan DPC hingga DPRt.

Mashudi menandaskan, para pengurus Demokrat di Jember melihat tidak ada upaya serius Ketua DPC membuat kegiatan partai agar dinamis dan suara Demokrat di Jember naik signifikan.

"Tidak ada itu Bimtek saksi misalnya atau pendidikan partai, tapi anggarannya habis. Jadi organisasi ini mati suri, tidak ada pembinaan organisasi juga,” katanya.

“Makanya melihat pemimpin yang pelit dan suka makan uang organisasi seperti Try Sandi ini,  mereka minta dia dipecat sebagai ketua dan sebagai kader Demokrat. Di Jember masih banyak kader lainnya yang layak menjadi ketua DPC, " imbuh Mashudi.{*}

| Baca berita Demokrat. Baca tulisan terukur Retna Mahya | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur