Dugaan Mafia Perizinan di Dinkopdag Surabaya, DPRD Cemas: Bisa Pengaruhi Iklim Investasi
SIAPA BERMAIN?: Dinkopdag Surabaya, ada ASN di instansi ini yang diduga terlibat mafia perizinan. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Sorotan tajam mengarah ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. Ini setelah ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya diduga terlibat kasus mafia perizinan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno bisa menjadi potret buruk citra pelayanan perizinan dan khawatir dapat mempengaruhi iklim investasi di Kota Pahlawan.
Apalagi ini seakan mencederai upaya pemulihan ekonomi dan integritas pelayanan yang dibangun Wali Kota Eri Cahyadi agar Surabaya kembali bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
Di tengah semangat membangkitkan ekonomi dan pemulihan investasi, ternyata muncul kasus seperti ini. Dikhawatirkan akan berpengaruh citra Kota Surabaya di mata investor, kata Anas, Rabu (8/6/2022).
Karena itu, legislator asal Fraksi PDIP itu meminta Dinkopdag untuk lebih mengoptimalkan kembali upaya sosialisasi tentang kemudahan perizinan dan investasi di Surabaya, agar dapat mengembalikan kepercayaan publik.Saat ini ekonomi kita sangat membutuhkan topangan investasi dari para pengusaha yang berbisnis, sehingga perekonomian bisa tumbuh lagi dan para pengusaha juga bisa berkontribusi pada Surabaya, katanya.
Pengoptimalan sosialisasi tersebut, lanjut Anas, harus segera dilakukan agar stigma yang ada di masyarakat tentang sulitnya perizinan bisa dihilangkan.
Jika saya lihat, sebenarnya stigma perizinan yang sulit inilah yang menjadi stimulus munculnya oknum yang menjadi mafia perizinan. Sedangkan sosialsisasi banyak sekali sarananya, bisa konvensional maupun digital, urainya.
Selain itu, upaya pengawasan juga harus dibarengi dengan peningkatan integritas sebagai pelayan masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Jika saya lihat perizinan itu sebenarnya sangat mudah, sudah ada platform yang terintegritas dan terkoneksi dengan baik seperti aplikasi SSW (Surabaya Single Window), ujar Anas.Tinggal pengawasan dalam sebuah pelayan perizinan dan integritas sebagai seorang pelayan publik yang harus ditingkatkan, imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinkopdag Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos membenarkan adanya oknum ASN di instansinya yang diduga terlibat mafia perizinan namun pihaknya masih melakukan pendalaman.
"Iya itu benar, tapi kami mohon izin untuk mendalami dulu," kata Fauzie saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin (6/6/2022).
Kecewa dengan Janji
Kasus dugaan mafia perizinan tersebut berawal dari Komunitas Peduli Surabaya (KPS) yang mendapatkan informasi adanya dugaan permainan perizinan dari salah satu korban yang kecewa dengan janji ASN Dinkopdag.
Perwakilan KPS, Julianto menuturkan, korban mengurus perizinan melalui salah satu oknum ASN Dinkopdag yang menjanjikan bisa membereskan urusan izin outlet-nya. Korban percaya, karena oknum ASN itu juga ikut menjadi salah satu tim saat melakukan pembinaan ke sejumlah outlet.
"Ternyata ketika dicoba barcode-nya tidak bisa dan SIUP yang diberikan juga bukan milik outlet-nya itu. Jelas ini mafia perizinan yang sudah beraksi. Satu sisi dia sudah terlanjur keluar uang, tentulah sangat kecewa," katanya.Di sisi lain, Kejari Surabaya juga mulai mengusut dugaan tersebut. Namun Kepala Kejari Surabaya, Danang Suryo Wibowo masih enggan membeberkan secara rinci mengenai pengusutan. Taseh proses, skedap (masih proses, sebentar), ujarnya pada wartawan.
» Baca berita terkait DPRD Surabaya. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.