Pengamat: Wajar Yuhronur-Maidi Tak Tegas Masuk Demokrat, Jaga Relasi untuk 2024
SEMANGAT BARU: Emil Dardak mengibarkan bendera Partai Demokrat saat pelantikan pengurus Demokrat Jatim 2022-2027. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Pengamat Politik yang juga Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyanto menilai respons Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Wali Kota Madiun, Maidi yang tak tegas soal namanya yang tercantum di kepengurus Partai Demokrat Jatim periode 2022-2027 sebagai hal yang wajar.
Sebab, mereka berkepentingan agar bisa menjaga keseimbangan dengan semua partai politik demi tiket di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Rasanya wajar bila beberapa kepala daerah tidak akan tegas menjawab keikutsertaannya dalam kepengurusan Partai Demokrat Jatim. Mereka ingin menjaga relasi dengan semua partai pengusung saat Pilkada lalu, sekaligus bisa diterima di semua warna partai politik untuk kepentingan proses pencalonan dalam Pilkada mendatang," katanya, Minggu, (24/04)
Menurut Sufyanto, fenomena tersebut tidak lepas dari praktik pemberian rekomendasi dukungan parpol kepada para calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, seperti menjadi anggota partai hingga tercatat sebagai pengurus. Hal ini banyak ditemukan di setiap gelaran Pilkada.
Biasanya, papar Sufyanto, kepala daerah akan berusaha memberi dukungan kepada parpol pengusung utama, meski mereka tetap menjalin komunikasi dengan parpol pendukung lainnya.
"Ini bukan persoalan catut mencatut nama, tapi bisa jadi para kepala daerah itu masuk keanggotaan parpol saat menjadi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi partai di saat mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada sebelumnya, kata Sufyanto.Hanya saja semua kepala daerah yang maju Pilkada melalui jalur parpol, tentu akan berusaha memberi dukungan kepada partai utama yang mengusung sembari tetap akrab dengan partai-partai lain, tambahnya.
Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu menilai, kepemimpinan Demokrat Jatim di bawah Emil Elestianto Dardak tidak sembarangan menyusun kepengurusan. Pencantuman itu tentu sudah melalui kajian matang dan pemikiran yang jernih, sehingga roda organisasi parpol bisa bekerja lebih optimal.
"Saya melihat kepemimpinan Partai Demokrat di bawah nakhoda Ketum AHY dan Ketua DPD Jatim Emil Dardak, tentu tidak akan sembarangan di dalam menyusun kepengurusan, karena mereka pemimpin yang memiliki reputasi luar biasa, ucapnya.
Di sisi lain, Demokrat adalah parpol yang memiliki sejarah panjang dalam percaturan politik nasional, maupun keikutsertaannya di dalam mengisi pembangunan di Indonesia yang tidak bisa dianggap sebelah mata.
Tentu sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam menyongsong perhelatan Pemilu dan Pilpres, dilanjutkan Pilkada serentak 2024 mendatang, ujarnya.Diketahui, pada Pilkada Lamongan 2018, Demokrat memberikan peran penting untuk kemenangan pasangan Yuhronur-Abdul Rouf. Dengan modal sembilan kursi di DPRD, Demokrat menjadi partai terbesar dalam koalisi.
Sosok Yuhronur yang sebelumnya menjabat Sekda Lamongan, juga kerap direpresentasikan sebagai keberlanjutan pemerintahan petahana Bupati Fadeli yang notabene bagian dari Demokrat.
Fakta serupa terjadi di Pilwali Madiun 2018, Demokrat menyumbang tujuh kursi untuk memenangkan koalisi Maidi-Indra Raya dan Maidi dikenal sebagai representasi dari petahana.
Dukungan Demokrat ke Maidi juga sempat diwarnai ketegangan, mengingat Wawali Armaya yang tercatat sebagai kader Demokrat tidak mendapat rekomendasi.
» Baca berita terkait Demokrat. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.