Penerima BPNT Dipaksa Beli di Toko Tertentu, Eri Cahyadi Geram: Gak Usah Wedi, Kita Lawan
TAK ADA PEMAKSAAN: Pencairan BPNT, warga penerima bebas beli di toko mana saja. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi geram. Dia sampai menyatakan jihad setelah mendengar adanya oknum yang memanfaatkan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk membeli bahan kebutuhan pokok di toko tertentu.
Menurut Eri, adanya temuan oknum yang memaksa warga penerima BPNT untuk membeli bahan kebutuhan pokok tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemaksaan harus ditindak tegas!
"Ini waktunya pemerintah turun, ini yang namanya jihad fisabilillah. Kalau ada temuan seperti ini ya silakan dilaporkan. Karena apa? Ini kan (wong cilik) kasihan, butuh duit malah dimanfaatno (dimanfaatkan)," katanya, Selasa (8/3/2022).
Eri mengatakan, seharusnya uang BPNT Rp 600 ribu yang diterima Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sepenuhnya hak penerima. Setelah diterima, warga MBR dibebaskan membeli bahan pokok sesuai kebutuhan tanpa adanya paksaan dari siapa pun.Dia semakin geram setelah mendengar laporan adanya oknum yang mengancam warga penerima BPNT, jika tidak membeli di toko yang telah ditentukan namanya bakal dicoret dari daftar MBR.
"Di situasi seperti ini, kita harus hadir memberikan keyakinan dan kepastian. Kalau dia (wong cilik) betul-betul membutuhkan, maka tidak akan dihilangkan dari daftar MBR. Jangan mereka ini ditakuti-takuti, gara-gara tidak beli di toko tertentu. Gak usah wedi (jangan takut) kita lawan yang seperti ini," ujarnya.
Eri menyampaikan, temuan kasus oknum BPNT ini sedang dalam pengembangan Polrestabes Surabaya, setelah sebelumnya dilaporkan oleh kader Surabaya, lurah, dan warga.
"Masih pengembangan di Polrestabes, kasus ini ditindaklanjuti oleh Pak Kapolrestabes. Ini kan ada beberapa laporan juga dari para kader-kader hebatnya Surabaya, warga, dan lurah, kata Eri.Kasus ini menjadi pembelajaran, jangan sekali-sekali memainkan dan memanfaatkan wong cilik. Yang kayak seperti ini kita berantas, ini kotanya para pahlawan, kita harus munculkan semangat untuk memberantas yang seperti ini," tandasnya.
Eri, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, juga mengimbau warga MBR yang menerima BPNT agar melapor jika ada paksaan atau ancaman dari oknum tidak bertanggung jawab.
Diancam, Hubungi Nomor Ini
Sementara itu Kepala Dinsos Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terkait hal tersebut.
Jika ada paksaan atau ancaman dari oknum BPNT, warga bisa lapor melalui aplikasi Wargaku, Command Center 112, atau call center Dinsos Surabaya di nomor 03159174855.
"Sesuai instruksi Pak Wali, warga bisa lapor dan hubungi call center Kemensos RI di nomor 08111022210, atau PT Pos Indonesia di nomor 081223330332," katanya.
Selain dengan Dinkominfo Kota Surabaya, Anna juga berkoordinasi dengan camat dan lurah se-Surabaya untuk memberi imbauan kepada masyarakat. Imbauan itu ada yang dikemas melalui videotron dan sosial media, tujuannya agar warga lebih mawas diri dari kasus ini.Anna berharap, bagi warga yang sudah menerima BPNT agar memanfaatkan uang bantuan tersebut untuk dibelikan sesuai kebutuhan dan bisa membeli bahan pokok di toko apa pun.
"Sesuai instruksi Kemensos, warga yang menerima diharapkan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi jangan sampai uang bantuan yang diberikan itu digunakan untuk kepentingan lain," pungkasnya.
» Baca berita terkait Bansos. Baca juga tulisan terukur Lainnya Moch Andriansyah.
