Sembilan Fraksi Setujui Raperda P-APBD Jatim 2017

PERSETUJUAN BERSAMA: Gubernur Soekarwo meneken persetujuan bersama pimpinan DPRD Jatim terkait Raperda tentang perubahan APBD Jatim TA 2017, Senin (28/8). | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com DPRD Jatim menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Jatim TA 2017. Dari pandangan kesembilan fraksi yang hadir pada rapat paripurna, Senin (28/8), semuanya menyetujui Raperda tersebut.

Persetujuan ini kemudian dituangkan dalam penandatanganan keputusan persetujuan bersama antara Gubernur Soekarwo dan pimpinan DPRD Jatim.

Dalam sambutannya, Soekarwo menyampaikan bahwa APBD fungsinya adalah stimulus dan pengungkit terhadap pembangunan, bukan pembiayaan. Sehingga pemerintah harus mendorong uang masyarakat agar masuk dalam industri jasa keuangan.

Sebab, berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari total APBD yang ada, government spending-nya hanya sebesar 7,8 persen, sisanya uang dari masyarakat.

Baca: Akhir 2017, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ditarget 5,56%

Jadi posisi APBD yang kita lakukan ini sudah betul, sebagai pengungkit kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus untuk persiapan APBD 2018 di bidang kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana APBD mampu menyejahterakan masyarakat Jatim, kata Soekarwo.

Soekarwo mengatakan, kondisi saat ini uang yang beredar di masyarakat sebesar Rp 500 triliun. Dari jumlah itu hanya Rp 48 triliun yang masuk dalam industri jasa perbankan. Artinya, ada kecenderungan masyarakat tidak memasukkan uangnya di bank.

Kita harus mendorong uang masyarakat di industri jasa keuangan, karena yang menjadi permasalahan adalah sedikitnya government spending untuk pembiayaan, katanya.

Untuk itu keberadaan forum seperti ini, lanjut gubernur, sangat baik sebagai wadah diskusi untuk melihat seperti apa kondisi kita. Forum diskusi dan hearing dengan DPRD diperlukan agar lebih tajam, katanya.