Pelantikan IKAL ‘Diboncengi’ Protes MoU Indonesia-Vietnam

PROTES MOU INDONESIA-VIETNAM: Puluhan aktivis Forsika demo di gedung Grahadi Surabaya, Rabu (23/8), menolak kerjasama Indonesia-Vietnam terkait kebangkitan Partai Komunis di Indonesia. | Foto: Barometerjatim.com/BAYAN AP

SURABAYA, Barometerjatim.com - Jenderal (Pur) TNI Agum Gumelar melantik kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Jatim di gedung Grahadi Surabaya, Rabu (23/8).

Secara bersamaan, di luar gedung Grahadi, prosesi pelantikan diiringi aksi protes puluhan aktivis terkait kerjasama Indonesia-Vietnam terkait maskapai penerbangan Vietjet Air yang menggunakan jasa pramugari berbikini.

Para demonstran yang menggelar aksi di luar gedung Grahadi, Jl Gubernur Suryo itu antara lain; Front Pancasila (FP), Front Pembela Islam (FPI), Front Anti Komunis (FAK), Hidayatullah Surabaya, Syabab Hidayatullah Surabaya, serta beberapa elemen dan komunitas masyarakat di Jatim.

Beberapa elemen massa ini melebur dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jatim untuk Selamatkan Indonesia dari Komunis dan Anteknya (Forsika). Mereka memprotes kerjasama Indonesia-Vietnam terkait maskapai Vietjet Air dengan pramugari berbikini.

Pada gelar MoU antara Indoensia-Vietnam yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (22/8) kemarin itu, Vietnam diwakili Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), Nguyen Phu Trong.

"Kami melihat ada kebiasaan tidak lazim dalam kaitannya hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain," kata Korlap Aksi, Arukat Djaswadi di sela aksi.

Baca: Imunisasi Campak-Rubella Masih Tuai Penolakan di Jatim

Mestinya, lanjutnya, satu negara yang datang ke negara lain diwakili seorang pejabat yang setara dengan pejabat negara yang didatangi. "Kalau misalnya yang datang Partai Komunis, maka yang menemui adalah paling tidak, ditemui oleh Sekjen partai yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Dalam gelar MoU terkait kerjasama maskapai penerbangan rute Jakarta-Ho Chi Minh City, Vietnam itu, para pendemo melihat adanya ketidaklaziman. "Seorang Sekjen Partai Komunis ditemui oleh pejabat negara dan melakukan kerjasama, MoU, mengadakan MoU. Ada yang aneh ini. Ada apa gitu lho? paparnya.

Ditegaskan Arukat, apapun yang dilakukan pemerintah saat ini, jangan sampai berdampak pada lahirnya kembali Partai Komunis di Indonesia (PKI).

"Pernyataan ini, apapun yang dilakukan pemerintan Indonesia dengan Vietnam, itu jangan menggerus idiologi Pancasila, lebih-lebih mendorong agar PKI came back," tegasnya.

Baca: Akhir 2017, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ditarget 5,56%

Kenapa demikian? Masih kata Arukat, jika PKI kembali bangkit di Indonesia, maka akan terjadi kontra-produktif, akan terjadi konflik horizontal di Indonesia. "Memang sekarang belum nampak, tapi pada saatnya nanti, kami yakin komunis akan muncul dengan legalitas," katanya yakin.

Buktinya, katanya, undang-undang (UU) yang membatasi ruang gerak PKI mulai dipangkas. "Dan itu berhasil. Salah satunya UU Nomor 12/2003 tentang Pemilu, Pasal 60 huruf (g) tentang syarat menjadi anggota DPR/MPR. Itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," sesalnya.

Menurut Arukat, pemangkasan UU tersebut menggambarkan satu tahap kemenangan PKI untuk kembali eksis di Indonesia. "Masih ada yang lain, tapi belum bisa dicabut. Kalau itu sudah bisa (dicabut), kami yakin PKI tinggal menunggu waktu saja untuk bangkit kembali di Indonesia," ucapnya mengingatkan.

Karena itu, para demonstran mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu lalu menegaskan: Gepuk PKI.

"Negara harus konsiten menghadapi ancaman kebangkitan PKI. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan presiden: Gepuk, gepuk, dan gepuk PKI. Artinya presiden tidak setuju PKI itu bangkit. Ini harus diwujudkan, diterapkan," pungkasnya.

Insiden Bendera Terbalik

Sementara di dalam gedung Grahadi Surabaya, Ketua IKAL, Agum Gumelar melantik kepengurusan IKAL Komisariat Jatim 2017-2022.

Di acara itu, mantan Ketua Umum KONI ini meminta masyarakat agar tidak membesar-besarkan insiden bendera Indonesia terbalik pada buku panduan SEA Games XXIX/2017, Kuala Lumpur, Malaysia.

"Pemerintahan Malaysia secara resmi sudah menyatakan permohonan maaf. Ya sudah kita terima dan nggak usah dibesar-besarkan. Kita juga marah, itu kesalahan memang fatal. Tapi jangan mengganggu hubungan antar-negara," tandas Agum.

Menurutnya, Malaysia bisa dimaafkan asalkan dengan catatan: Harus dicabut buku panduannya dan diganti dengan yang baru, serta benar. "Terus mau apa lagi? Mereka sudah minta maaf. Apa kita mau menyatakan perang dengan Malaysia? Itu kan terlalu berlebihan," tandas Agum.