Kadishut Dipanggil KPK, Biro Hukum Mengaku Belum Tahu
DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI: Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Indra Wiragana (dua dari kiri) dipanggil KPK sebagai saksi tersangka Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki atas dugaan suap setoran triwulan. | Foto: Ist
SURABAYA, Barometerjatim.com Saat Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Jatim, Heru Tjahjono diberitakan sebagai tersangka dalam kasus sengketa aset Morokrembangan, Pemprov Jatim begitu 'sibuk' mengeluarkan bantahan. Baik lewat humas maupun biro hukum.
Namun ketika dikonfirmasi terkait sejumlah Kadis, di antaranya Kadis Kehutanan (Kadishut) Jatim, Indra Wiragana dipanggil Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap setoran triwulan di lingkungan DPRD Jatim, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Himawan Estu Bagijo mengaku belum tahu.
"Kapan ya dipanggilnya?" tanyanya balik, saat ditanya apakah biro hukum mendapat surat tembusan atau pemberitahuan soal pemanggilan tersebut, Rabu (9/8).
Meski demikian, Himawan menyatakan siap memberi pendampingan hukum kepada anggota Korpri. "Prinsip Korpri siap," tegasnya.
Baca: Tiga Tersangka Dititipkan KPK di Rutan Medaeng
Kemarin, Selasa (8/8), Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan pihaknya memanggil Kadishut Indra Wiragana terkait kasus suap setoran triwulan di lingkungan DPRD Jatim. Selain Indra, tiga anggota DPRD Jatim juga rencananya akan diperiksa.
Mereka yakni Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, SW Nugroho; serta Anggota DPRD, Jatim Alimin dan Khusainudin; serta M Ka'bil Mubarok yang ditetapkan sebagai tersangka 28 Juli lalu. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki.
"Saksi yang dipanggil akan diminta keterangan atas tersangka MB (M Basuki)," ungkap Febri.
Terkait kasus ini, KPK telah melakukan pelimpahan tahap II terhadap berkas perkara tersangka Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto, ajudannya Anang Basuki Rahmat, serta Kadis Peternakan Jatim Rohayati pada Kamis (3/8) lalu. Ketiganya telah dipindah ke Rutan Kelas I Surabaya Medaeng, Waru, Sidoarjo.
