Ajukan Justice Collaborator, Bambang Siap Buka-bukaan

AJUKAN JUSTICE COLLABORATOR: Bambang Heryanto, mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mengungkap secara blak-blakan kasus dugaan suap setoran triwulan. | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com Dugaan suap setoran triwulan bakal memunculkan fakta baru dan mengejutkan. Ini setelah salah satu tersangka, Bambang Heryanto (kepala Dinas Pertanian Jatim nonaktif) mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) saat disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada prinsipnya semua yang beliau ketahui, semua yang beliau alami, akan disampaikan (di pengadilan). Semua tidak akan ada yang kita tutup-tutupi. Semua barang bukti juga sudah kami sampaikan dan disita KPK," terang penasihat hukum Bambang Heryanto, Suryono Pane pada wartawan, Selasa (8/8).

JC, kata Suryono, diajukan kliennya dengan harapan mendapat keringanan menjalani hukuman setelah proses sidang nanti. Alasan lainnya, dalam perkara ini Bambang merasa tidak menyuap tetapi terpaksa melakukan pelanggaran pidana karena dalam kondisi tertekan.

Baca: Kabil Mubarok Tersangka, Siapa Menyusul?

"Perkara ini sebenarnya tidak layak disebut suap-menyuap. Saya lebih condong dan tepat bahwa perkara ini lebih kepada pemerasan dan pungli. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang didapat (Bambang Heryanto). Kecuali misalnya, uang diberikan untuk meloloskan anggaran," papar Suryono.

Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK di ruang Komisi B DPRD Jatim beberapa waktu lalu, terkait dugaan setoran ilegal triwulanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprov Jatim ke mitranya di DPRD Jatim, Komisi B.

Tujuh tersangka ditetapkan KPK dalam perkara ini. Selain Bambang, yakni Kepala Dinas Peternakan Jatim nonaktif, Rohayati; ajudan Bambang di Dinas Pertanian, Anang Basuki Rahmat; Ketua Komisi B DPRD Jatim, Moch Basuki; anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Kabil Mubarok; dan dua staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso.