Wujudkan Pemerintahan Digital, Banyuwangi Dipuji Tito hingga Luhut!
JAKARTA | Barometer Jatim – Komitmen Pemkab Banyuwangi mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis digital mendapat pujian dari banyak pihak. Termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ucap Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
Banyuwangi menjadi salah satu daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perizinan named dan nakes lewat MPPDN.
Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah menteri dan kepala daerah. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.
“Sehingga kalau ini nanti berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” terang Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Pelayanannya Top
Hal senada juga disampaikan Tito. Digitalisasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dinilainya memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan efisien. Di antaranya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang telah bertransformasi ke arah digital.
“(MPP) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” terang mantan Kapolri tersebut.
Banyuwangi merupakan pionir transformasi pelayanan publik melalui mall pelayanan dan juga menjadi percontohan dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital.
Pionir dalam memelopori MPP Digital, pemerintah pusat telah menjadikan Banyuwangi pilot project MPPDN. Antara lain menyediakan layanan administrasi kependudukan dan layanan perijinan kesehatan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut.
“Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Terkait digitalisasi perizinan praktik untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dicanangkan secara nasional, Ipuk berkomitmen untuk turut menyukseskannya.
“Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” ujarnya.
Saat ini ada 199 kabupaten/kota yang menjadi piloting sistem perizinan nakes dan named digital. Daerah tersebut sebelumnya telah memiliki MPP Digital.
“Kita bersyukur segenap stakeholder di Banyuwangi telah berjerih payah mewujudkan infrastruktur digital ini. Sehingga kita bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ucap Ipuk.{*}
| Baca berita Banyuwangi. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
