Cegah Hal Ini! Senator Nawardi Minta Danantara Kolaborasi dengan Otoritas Keuangan
SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menyambut baik kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (24/2/2025).
Peluncuran tersebut, menandai tata kelola baru aset tujuh BUMN yang sebelumnya dikelola di bawah kementerian kini menjadi dikelola BPI Danantara.
Yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
Nawardi memaklumi kelahiran BPI Danantara akan disambut dinamika pro kontra di masyarakat. Selain akan mengelola 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.710 triliun Asset Under Management (AAM), lembaga baru yang dikomandani Rosan Roeslani itu membutuhkan investasi puluhan miliar dolar AS.
“Ini lompatan yang luar biasa dalam mengelola aset BUMN,” kata senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim yang mantan aktivis 98 tersebut dalam keterangannya.
Dia optimistis BPI Danantara akan menjadi lembaga strategis baru di dunia investasi bahkan terbesar di dunia, akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif.
“Rakyat berharap Danantara ini menjadi solusi perbaikan ekonomi daerah, termasuk dapat menciptakan lowongan kerja yang lebih kompetitif,” ucapnya.
Perkuat Sistem Ekonomi
Cak Nawardi -- sapaan akrabnya -- berharap pengelolaan aset BUMN tersebut dilakukan secara profesional, bersinergi dan konsultasi dengan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga moneter Bank Indonesia.
“Langkah ini sangat penting, agar berbagai kemungkinan dampak negatif maupun reaksi yang kurang baik dari masyarakat dapat diantisipasi sejak awal,” katanya.
Kurangnya kolaborasi BPI Danantara dengan otoritas keuangan, menurut Nawardi, akan menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Untuk itu, kami mendorong agar ke depan setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ekonomi, dilakukan secara lebih transparan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kolaborasi yang erat antara BPI Danantara dan otoritas keuangan, tandas Nawardi, akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperkuat sistem ekonomi dan keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap BPI Danantara dapat lebih cermat dalam mengambil langkah-langkah strategis, tidak hanya dalam koordinasi dan konsultasi, tetapi juga dalam membangun kolaborasi yang solid dengan otoritas keuangan,” kata Nawardi.
“Hal ini penting untuk memastikan, bahwa keputusan yang diambil mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi seperti harapan Presiden Prabowo,” sambungnya.
Komitemen Prabowo untuk memerangi korupsi dan menindak pelakunya tanpa pandang bulu termasuk dalam pengelolaan investasi BPI Danantara, menurut Nawardi, harus disambut suka cita. Karena itu, pengawasan badan baru ini perlu diperkuat dengan melibatkan badan independen dan profesional.
“Sehingga, harapan dan cita-cita besar Presiden Prabowo menjadikan Danantara sebagai badan investasi terbesar di dunia dan dapat menyejahterakan rakyat, dapat terwujud dalam tahun-tahun akan datang,” pungkasnya.{*}
| Baca berita DPD RI. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
