Eri Cahyadi Beri Ganti Rugi UMKM Korban Pinjol: Saya Marah, Pak Lurah Masak Tidak Tahu!

Reporter : -
Eri Cahyadi Beri Ganti Rugi UMKM Korban Pinjol: Saya Marah, Pak Lurah Masak Tidak Tahu!
GANTI RUGI: Eri Cahyadi, beri ganti rugi korban pinjol berkedok program Pemkot Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/HPS

SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menganti kerugian 11 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya Barat yang menjadi korban penipuan pinjaman online (pinjol) oleh seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal tersebut dilakukan Eri ketika mengunjungi korban di dua lokasi berbeda, yakni kantor Kelurahan Kandangan dan Pakal, Jumat (14/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Eri mengatakan bahwa ganti rugi diberikan kepada pelaku UMKM yang terlanjur membayar cicilan pinjol, tapi tidak menerima pencairan dana sama sekali.

"Jadi korbannya lima orang merupakan warga Kelurahan Benowo dan enam orang lainnya warga Kelurahan Pakal. Saya  marah betul ketika sosialisasi di kantor kelurahan, Pak Lurah masak tidak tahu kalau itu bukan program Pemkot,” katanya.

“Dia (korban) yang tidak menerima uang tapi ada tagihan, itu yang saya bayarkan. Totalnya sekitar Rp 20 juta untuk 11 korban UMKM," tandas Eri.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri itu menyampaikan, kepada para korban untuk menghentikan pembayaran angsuran selanjutnya sesuai instruksi pihak kepolisian. Sebab, kasus ini sedang dalam proses penyidikan.

"Disampaikan penyidik tidak boleh membayar lagi, karena tidak ada uang yang masuk. Saya minta Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangan (Dinkopdag) untuk membuat surat ke aplikasi pinjol bahwa uangnya tidak masuk kepada para korban," terangnya.

Selain itu, ketika bertemu pelaku UMKM korban penipuan Eri kembali mengingatkan, masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan kebenaran informasi dengan menghubungi pihak kelurahan atau kecamatan sebelum mempercayai tawaran program.

"Dari hal ini saya sampaikan ke warga, kalau ada yang mengatakan pinjaman lagi harus melakukan pengecekan ke camat atau lurah. Kalau ada program dari pemerintah yang melalukan sosialisasi harus camat atau lurah, selain itu harus dicek ulang kebenarannya," tegasnya.

Eri berharap, kejadian ini bisa menjadi pembelajaran banyak pihak untuk lebih waspada dalam mempergunakan data diri, terlebih yang berhubungan dengan pinjaman melalui online.

"Kalau ada pinjaman lagi mau online atau tidak harus dilakukan pengecekan ulang, perjanjiannya seperti apa, bunganya berapa dan lain sebagainya," imbuhnya.

Masih Proses di Inspektorat

Terkait kasus ini, Pemkot Surabaya melalui Inspektorat memastikan tengah melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami kasus tersebut.

"Kami melakukan pendalaman kasus dan masih proses di Inspektorat. Karena, sosialiasinya dilakukan di kantor kelurahan," terangnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kejadian tersebut tak terulang, Eri meminta camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku UMKM di wilayah masing-masing terkait program peminjaman modal dan bagaimana syaratnya.

"Saya minta camat dan lurah mengumpulkan UMKM untuk sosialisasi. Pertama kalau ada pinjaman online harap dilihat dulu berapa bunganya,” katanya.

“Selain itu, banyak program pemerintah atau kementerian terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM tanpa agunan, tolong dibandingkan mana yang lebih terjangkau," imbuh Eri.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.