Sepanjang 2024, 4.380.117 wisatawan berkunjung ke Lamongan. Dari jumlah itu, 2 dua juta lebih di antaranya tertuju ke destinasi wisata di wilayah Pantura.
Indeks Berita
Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot-DPRD Surabaya Siapkan Rp 1 Triliun
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilakukan uji coba di Kota Surabaya, Senin (13/1/2025). Tahap awal sasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan.
Demo di Grahadi: Korupsi Hibah Jatim Tak Akan Tuntas kalau KPK Tak Tangkap Khofifah!
Jaka Jatim kembali menggelar aksi demonstrasi terkait korupsi dana hibah Pemprov Jatim di depan kantor Bappeda Jatim dan Gedung Negara Grahadi.
VIDEO: Makan Bergizi Gratis, Ternyata Prabowo Teladani Syekh Abdul Qadir Jailani
Khofifah Indar Parawansa menyebut program Makan Bergizi Gratis Prabowo meneladani Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa iya?
Surabaya 'Diacak-acak' Koin Jagat, Eri Cahyadi Murka: Kebacut, Tamanku Rusak Kabeh!
Eri Cahyadi minta Kemenkomdigi agar memblokir aplikasi Koin Jagat karena sudah meresahkan ketenangan warga Kota Pahlawan.
Wabah PMK Serang 12.934 Sapi di Jatim, 689 Mati, 272 Dipotong Paksa!
Wabah PMK belum beranjak dari Jatim. Sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025 sebanyak 12.934 ekor sapi terserang, 689 di antaranya mati.
Genjot Infrastruktur di 2025, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 6,03 Triliun!
APBD Surabaya berkekuatan Rp 12,3 triliun pada 2025. Dari jumlah itu, Rp 6,03 triliun atau sekitar 48,85% untuk menggenjot infrastruktur.
VIDEO: 3 Eks Pimpinan DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah, Kapan Berompi Oranye?
3 pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024 ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jatim. Kapan Berompi oranye?
Pemkot Surabaya Selamatkan Aset Rp 11 M, Getol sejak 2017 karena Sudah Masuk Simbada!
Pemkot Surabaya bersama PT Arbena Indonusa melakukan penandatangan kesepakatan bersama, penyerahan, pengamanan, dan pemanfaatan tanah senilai Rp 11 miliar.
DPRD Surabaya Minta Pemkot Umumkan Pelaku Bisnis Tak Patuh Pajak
DPRD Surabaya menyambut terbuka ajakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk melibatkan legislatif dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak.