Selama PPKM Darurat, DPRD Surabaya WFH 100 Persen
GEDUNG DPRD SURABAYA: Anggota dewan, staf, dan karyawan work from home selama PPKM Darurat. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli, disikapi serius pimpinan DPRD Surabaya.
Demi mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka penuluaran Covid-19 tersebut, pimpinan dewan sepakat menerapkan sistem bekarja dari rumah alias Work From Home (WFH) semua lintas kerja yang ada di gedung dewan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, baik anggota, staf, maupun karyawan sekretariat DPRD Surabaya akan bekerja dari rumah mulai Senin (5/7/2021) sampai PPKM Darurat berakhir.
Menurutnya, langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran Covid-19 di Surabaya naik cukup signifikan, sementara ketersediaan bed di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah over kapasitas."Banyak yang melaporkan, rumah sakit yang ada di Surabaya sudah tidak menampung. Demikian juga dengan jumlah nakes yang tidak memadai dengan banyaknya pasien, sehingga kasus kematian kian hari kian bertambah,'' katanya, Minggu (4/7/2021).
Melihat kondisi semacam itu, katanya, DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja WFH secara penuh. Tidak lagi hitung-hitungan persentase, namun semua elemen bekerja secara WFH.
"Paling nanti ada petugas keamanan berjaga tiga atau empat orang, harapanya bisa mencegah penularan Covid-19 sehingga PKKM Darurat tidak berlanjut seperti sebelum-sebelumnya yang berjilid-jilid," katanya.Bagi masyarakat yang hendak bertamu dan membutuhkan layanan? Menurut Reni bisa dilakukan melalui daring langsung ke anggota dewan. Sebab, katanya, rapat-rapat nantinya baik komisi, fraksi dan paripurna akan dilakukan via online.
Semua Pihak Berperan
TIADAKAN KUNKER: Reni Astuti, anggota DPRD Surabaya tiadakan kunker selama PPKM Darurat. | Foto: Barometerjatim.com/ANDRIAN TIADAKAN KUNKER: Reni Astuti, anggota DPRD Surabaya tiadakan kunker selama PPKM Darurat. | Foto: Barometerjatim.com/ANDRIAN
Selain menerapkan sistem WFH, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, DPRD Surabaya juga sepakat meniadakan kunjungan kerja (kunker) dan tidak menerima tamu selama PPKM Darurat.
"Ini perlu dipahami bersama, sebab pergerakan manusia sangat rentan mempercepat penularan," katanya.
Reni berharap, perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen sebagaimana diatur dalam instruksi Mendagri dan SE Walikota Surabaya. Terkecuali sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik bisa WFH 25 persen.
"Semoga berjalannya PPKM darurat secara optimal, bisa benar-benar menurunkan lonjakan kasus Covid-19 yang makin merajalela hingga RS penuh. Beberapa IGD RS juga tutup, nakes harus kita lindungi agar tidak kewalahan atau berguguran," katanya.Dia menambahkan, semua kalangan memiliki peran penting terhadap keberhasilan PPKM Darurat ini.
"Dukungan semua lapisan masyarakat sangat penting. Mari bersama kita jaga Kota Surabaya yang kita cintai bersama ini," tuntasnya.
» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya
