Mengeluh FKUB Minta Anggaran Disamakan dengan MUI
SAMAKAN DENGAN MUI: Ahmad Hamid Syarif, minta anggaran FKUB disamakan dengan MUI. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
BATU, Barometerjatim.com Anggaran ternyata masih menjadi persoalan bagi Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dalam menjalankan aktivitas. Ketua FKUB Jatim, Ahmad Hamid Syarif bahkan mengeluhkan hal itu di hadapan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
"Perlu saya sampaikan, tidak semua kabupaten/kota mampu memberikan dana hibah kepada FKUB, sehingga mereka ini tidak mampu melaksanakan sebuah kegiatan," katanya saat Silaturahmi Nasional Organisasi Perempuan Keagamaan (OPK) 2020 di The Singhasari Resort, Kota Batu, Kamis (17/12/2020) malam.
Menurut Hamid, FKUB terganjal anggaran, karena dasar hukumnya memang masih sangat lemah, yakni Peraturan Bersama Menteri (PMB) antara Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Karena itu, dia memohon Khofifah memfasilitasi agar PMB dua menteri tersebut bisa berubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) atau setara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang anggarannya sudah masuk APBN dan APBD."Jadi dengan hormat, ini karena pekerjaan FKUB ke depan sangat berat. Harapan saya, Ibu Gubernur bisa memfasilitasi kepada Bapak Presiden walaupun ketua asosiasi se-Indonesia sering menghadap presiden untuk mengubah PMB menjadi Perpres sama dengan MUI," paparnya.
Selain permohonan PMB menjadi Perpres, dalam forum yang diprakarsai FKUB da Biro Kessos Pemprov Jatim tersebut, Hamid juga memohon untuk menjadikan OPK sebagai bagian dari program FKUB Jatim Perempuan Lintas Agama. Apalagi jejaring FKUB di bidang perempuan sampai ke tingkat kabupaten/kota dan kecamatan."Barang kali ke depan perlu dipikirkan, bahwa jejaring ini perlu diperkuat dan insyaallah kami siap untuk melaksanakan program ini," katanya.
Bangkitkan Ekonomi Perempuan
Dalam forum tersebut, Hamid juga menyoroti pandemi Covid-19 yang berdampak pada segi kehidupan masyarakat. Baik kehidupan beragama, sosial, budaya, maupun ekonomi karena pembatasan secara sosial.
"Kita mengetahui, bahwa mayoritas penduduk Jatim merupakan masyarakat agamis, religious society, dan hampir separuhnya adalah komunitas perempuan," kata Hamid
"Dapat diasumsikan, mereka dalam situasi sekarang ini ini berada dalam kondisi 'powerless', tidak berdaya dalam menopang dan menyandang kehidupan ekonominya," sambungnya.
Karena itu salah satu upaya ke depan, kata Hamid, yakni perlunya gerakan pemberdayaan empowerment untuk membangkitkandan meningkatkan potensiindustri dan ekonomi kreatif kaum perempuan melalui tiga fase.Pertama, proses pemberdayaan berbentuk ide. Inisiator bisa dari pemerintah maupun pelaku industri yang sukses di lingkungannya.
Kedua, pembinaan komprehensif, dan ketiga, emansipasi atau tahap kemandirian perempuan. "FKUB Jatim mengapresiasi program ini sebagai starting point," tuntasnya.
» Baca Berita Terkait FKUB, Khofifah
