2 Kali Menteri Reputasi Bersih Khofifah Kaget Dicatut Romi
SURABAYA, Barometerjatim.com Alih-alih memberi rekomendasi pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bahkan mengaku kaget saat namanya dicatut Romahurmuziy alias Romi.
"Silakan tanya Mas Romi karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan," kata Khofifah usai memberi arahan dalam HUT ke-39 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (23/3/2019).
Khofifah juga menegaskan, dirinya tidak mengenal Haris secara khusus, tapi pernah tiga kali bertemu saat yang bersangkutan masih Plt kepala kantor Kemenag Surabaya.
"Saya sempat ketemu di pengajian sekali, kemudian ketemu lagi di Rakerpim setelah menjadi gubernur. Lalu saya ketemu lagi ketika beliau audiensi di sini," katanya.
"Jadi saya mengajak mendiskusikan data yang disurvei oleh UIN Syarif Hidayatullah. Saya minta kita sama-sama melakukan pemetaan, dan itu Pak Haris datang dengan tim dan saya juga menerima dengan tim."
Selebihnya, Khofifah meminta wartawan untuk merunut saat dirinya menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN di era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.
"Ibaratnya teman-teman bisa melihat, carilah lubang tikus, carilah lubang semut, adakah indikasi proses jual beli jabatan," kata perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU itu.
Pun saat debat Pilgub Jatim lalu, Khofifah begitu terang benderang menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, proses rekrutmen dengan merit system, serta memastikan tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan jual beli jabatan.
"Jadi pada posisi ini, saya ingin meyakinkan, memastikan kepada teman-teman, karena saya dua kali menjadi menteri dan proses rekrutmen open bidding assessment itu dilakukan tim yang memang kredibel di bidangnya," tegasnya.
Lelang Jabatan
Hal itu pula, menurut Khofifah, yang dilakukan seluruh kementerian di era Jokowi-JK, bahwa seluruh proses rekrutmen kalau eselon dua dan satu semaunya harus melalui open bidding atau lelang jabatan.
Beda dengan di Pemprov Jatim ada yang menggunakan talent pool. Tapi di seluruh kementerian menggunakan open bidding yang ada Timsel yang kemudian membentuk Pansel, melakukan assessment hingga pengambilan keputusan.
"Jadi kalau saat proses open bidding kementerian apa, kapan dilakukan, Panselnya siapa, saya tidak pada posisi yang punya kepentingan untuk tahu. Itu proses alami dan otoritas dari masing-masing kementerian," katanya.
ยป Baca Berita Terkait Romahurmuziy, Khofifah
