Nilai Lawan Atasan, SOKSI Minta Yorrys Dipecat

PECAT YORRYS: Erwin Ricardo Silalahi dan Aziz Samuel dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/4). Minta Yorrys Raweyai dipecat dari kepengurusan partai karena dinilai melawan atasan. | Foto: Barometerjatim.com/SYAIFUL K ADNAN

JAKARTA, Barometerjatim.com Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai yang menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto hampir dipastikan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus pengadaan e-KTP menimbulkan kontroversi di internal Golkar karena dianggap tak mewakili partai dan hanya pernyataan pribadi.

Atas dasar itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Erwin Ricardo Silalahi meminta agar Yorrys Raweyai dipecat dari kepengurusan partai. Yorrys disebutnya melakukan pelanggaran insubordinasi (tindakan melawan atasan).

Pernyataan Yorrys yang menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto hampir dipastikan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP), menimbulkan kontroversi dari sejumlah internal Partai Golkar karena dianggap tidak mewakili partai dan hanya pernyataan pribadi.

Baca: Protes: DPD Lembaga Negara, Bukan HKTI atau Kadin

Ewrin berpendapat, partai perlu memberikan respons tegas atas sikap Yorrys karena telah melakukan pembangkangan terhadap prinsip dasar dalam kepartaian. Yorrys telah melakukan pembangkangan terhadap poin loyalitas dalam AD/ART partai.

Yorrys telah melakukan insubordinasi dan melakukan pelanggaran prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Terpuji) dan mbalelo," katanya di Jakarta, Rabu (26/4). "Kami minta DPP segera memanggil Yorrys dan dijatuhkan sanksi, bila perlu dipecat dari partai."

Didampingi Kabid Pemenangan Pemilu wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat Azis Samual, Erwin mengatakan sesuai mekanisme AD/ART partai Golkar, sudah diatur siapa saja yang boleh menyampaikan kebijakan partai ke publik. Apa yang disampaikan Yorrys tidak pernah dibicarakan di partai." Kata wakil bendahara DPP Partai Golkar itu.

"Jadi Yorrys harus dipanggil dan mempertanggjawabkan di rapat pleno dan rapat harian DPP Golkar. Di forum itulah  klarifikasi kelembagaan partai harus dilakukan karena telah melakukan pelanggaran berat."

Erwin yang juga anggota dewan penasihat DPP AMPI itu membantah apabila Yorrys mengaku telah melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) partai. Itu bohong, belum ada komunikasi atau koordinasi, katanya.

Baca: Hasto Janji Perjuangkan SK PPP Kubu Djan Faridz

Azis Samual menambahkan, pernyataan Yorrys kepada media telah menimbulkan kemarahan di akar rumput partai di Provinsi Maluku. Bahkan mayoritas akar rumput partai di daerahnya menghendaki agar Yorrys segera dipanggil dan dipecat.

Semua akar rumput di Maluku marah dan mendorong agar Yorrys dipecat dari pengurus Golkar. Kami minta kepada DPP untuk melakukan klarifikasi kepada Yorrys dan memberikan sanksi keras, kalau bisa pemecatan langsung, katanya.

Azis menambahkan, perbuatan Yorrys telah merusak marwah partai dan bukan kali pertama dia melakukan pelanggaran partai. Sebelumnya Yorrys juga terancam dipecat karena menyuarakan penolakan terhadap koalisi permanen dan mendesak percepatan Musyawarah Nasional (Munas) pada 2014.